SUARAREPUBLIK.COM – JENEPONTO, SULAWESI SELATAN – Pengukuran tanah untuk lokasi SD Negeri 19 Rumbia dan SMP Negeri Satap 6 Rumbia di Dusun Bonto Sunggu, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, menuai keberatan dari pihak keluarga Hatijah binti Salirong. Pasalnya, pengukuran yang kembali dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 16.00 WITA, disebut berlangsung tanpa melibatkan Rahman Lallo selaku anak kandung Hatijah. Kamis, 5 November 2026

Rahman Lallo mengaku keberatan karena dirinya tidak dilibatkan maupun diberi pemberitahuan terkait pengukuran tersebut.

Ia menjelaskan, pada tahun 2020 pihak terkait pernah kembali datang untuk melakukan pengukuran. Namun, saat itu Rahman meminta agar prosedur terlebih dahulu diperjelas, termasuk menghadirkan pihak prinsipal untuk membicarakan tujuan, dasar pelaksanaan, persetujuan, dan kesepakatan. Akibatnya, pengukuran saat itu tidak jadi dilanjutkan.

Baca Juga:DPD I Pemuda Karya Nasional Provinsi Sumut Serahkan Mandat Pemuda Karya Nasional Tapteng – Sibolga kepada Heriyanto

Namun, pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 16.00 WITA, pengukuran kembali dilakukan tanpa melibatkan dirinya.

Rahman menilai pengukuran tersebut dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. Menurutnya, pihak prinsipal atau pihak yang berkepentingan langsung seharusnya dihadirkan untuk duduk bersama membicarakan persoalan tanah tersebut.

“Tanpa ada prosedural, karena seharusnya dihadirkan prinsipal, didudukkan apa tujuan dan maksudnya, bagaimana persetujuan dan kesepakatannya,” ungkap Rahman Lallo.

Baca Juga:Jimmi Manurung SH Resmi Terima SK Direktur LBH DPD Pemuda Karya Nasional Provinsi Sumatera Utara

Ia mempertanyakan dasar pelaksanaan pengukuran tersebut, termasuk apakah sudah ada persetujuan dan kesepakatan yang jelas dari pihak pemilik tanah atau keluarga yang berkepentingan. Menurutnya, persoalan tanah tidak boleh hanya diselesaikan melalui pengukuran tanpa kejelasan mengenai dasar dan persetujuan pihak terkait.

Keterangan lain disampaikan M. Nasir Dg. Tenreng. Ia mengungkapkan, sekitar tahun 2017, kepala sekolah saat itu, H. Usman, pernah meminta sebagian lahannya untuk dihibahkan. Namun, menurut Nasir, permintaan tersebut bukan untuk disertifikatkan ataupun dilakukan pembebasan lahan.

Nasir juga menjelaskan bahwa ketika pengukuran berlangsung, dirinya sempat melihat kegiatan tersebut dan menanyakan batas tanah kepada pihak yang melakukan pengukuran. Ia mengaku sempat diperlihatkan batas yang dimaksud.

Baca Juga:Polda Kaltim Sinergi Dengan Disnaker dan Apindo Fasilitasi 80 Peserta Pelatihan Menuju Dunia Kerja melalui Program Polisi Peduli Pengangguran

Nasir menegaskan, memang terdapat perjanjian antara pihak terkait, tetapi dalam perjanjian tersebut tidak tercantum kesepakatan mengenai pembebasan lahan ataupun pensertifikatan tanah.

Diketahui, bangunan sekolah di lokasi tersebut telah berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, sedangkan pembangunan SMP Satap dilaksanakan pada tahun 2007. Tanah yang menjadi objek persoalan disebut atas nama Hatijah binti Salirong, sementara dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tercatat atas nama Salirong bin Mangola sejak tahun 2003.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, saat dikonfirmasi awak media, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung dalam persoalan tersebut karena merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Baca Juga:Tegaskan Keamanan Sebagai Fondasi Investasi dan Pembangunan, Kapolda Kaltim Terima Special Award SPS 2026