LHKPN:Bupati Indramayu Lucky Hakim Miliki Harta Rp10,7 Miliar,Wakil Bupati Saefudin Rp3,47 Miliar ‎

INDRAMAYU,Suararepublik.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin telah melaporkan harta kekayaannya secara resmi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masing-masing pada periode yang berbeda.
‎
‎Berdasarkan data yang tercatat, Lucky Hakim melaporkan laporannya pada pertengahan Agustus 2024 dalam rangka pendaftaran Pilkada, dengan total kekayaan bersih mencapai Rp 10.709.638.600 atau setara Rp 10,70 miliar.
‎
‎Rincian kekayaannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 13,7 miliar yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Cianjur, Sukabumi, Depok, Jakarta Barat, Bekasi, hingga Indramayu. Selanjutnya terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp 585 juta, harta bergerak lainnya Rp 433 juta, serta surat berharga senilai Rp 100 juta. Jumlah kas dan setara kas yang dimiliki tercatat sebesar Rp 296.638.600. Dari jumlah aset tersebut, tercatat juga adanya utang sebesar Rp 4,405 miliar, sehingga menghasilkan nilai kekayaan bersih seperti yang dilaporkan.
‎
‎Sementara itu, Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menyerahkan laporan LHKPN periodik tahun 2025 pada 10 Maret 2026, dengan total kekayaan bersih tercatat sebesar Rp 3.471.302.473.
‎
‎Aset utamanya didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp 4,126 miliar. Untuk alat transportasi dan mesin, tercatat seharga Rp 112 juta yang terdiri dari mobil Suzuki Pick Up tahun 2017, sepeda motor Honda Beat tahun 2016, dan Vespa Sprint tahun 2019. Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp 9,9 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 25.512.848. Nilai kekayaan bersih tersebut didapat setelah dikurangi dengan total utang yang tercatat sebesar Rp 802.110.375.
‎
‎Penyampaian laporan LHKPN ini merupakan kewajiban hukum bagi setiap pejabat negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Data ini menjadi informasi publik yang dapat diakses untuk memantau perkembangan kekayaan penyelenggara negara selama menjabat.***