MOROTAI | SuaraRepublik.com — Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan lima catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Lima persoalan yang disampaikan meliputi konflik agraria antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat, penanganan abrasi pantai, pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, serta tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang berlangsung di Ruang Sidang Lantai II Kantor DPRD, Kamis (5/11/2026). Pandangan umum Fraksi KNN dibacakan Akbar Mangoda, sementara Bupati Pulau Morotai diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi KNN menilai APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal untuk menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi yang merupakan gabungan Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa kualitas APBD harus diukur dari ketepatan prioritas, efektivitas pelaksanaan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Soroti Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam dokumen Ranperda APBD 2027, Fraksi KNN mencermati proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp53,195 miliar dan total belanja daerah sebesar Rp714,573 miliar.
Terhadap target pendapatan tersebut, fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengelolaan aset daerah secara profesional.
Morotai Mall dan sejumlah destinasi wisata turut disebut sebagai aset yang perlu dievaluasi pengelolaannya agar memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Fraksi juga mendorong penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan industri rumah tangga melalui bantuan stimulasi modal, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah diminta mengevaluasi pengeluaran operasional yang tidak mendesak, termasuk kegiatan seremonial berlebihan dan perjalanan dinas yang dapat dirasionalisasi.
Efisiensi tersebut, menurut Fraksi KNN, harus diarahkan pada belanja produktif, terutama infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, perbaikan jalan lingkungan, dan penanganan abrasi pantai.
Fraksi turut mengingatkan pemerintah agar memastikan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah serta ketentuan belanja kesehatan dan belanja wajib lainnya.
Lima Persoalan yang Diminta Ditangani
Pada aspek persoalan daerah, Fraksi KNN meminta pemerintah mengambil peran aktif dalam penyelesaian konflik agraria antara TNI AU dan masyarakat. Pemerintah diminta berkoordinasi dengan TNI AU, Kantor Pertanahan, instansi terkait, serta perwakilan masyarakat untuk melakukan verifikasi data, kejelasan batas tanah, dan pemeriksaan dokumen legalitas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.