Prinsip value for money—ekonomis, efisien, dan efektif—diminta menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah.

Banpol PSI belum dicairkan

Di luar persoalan struktur anggaran, PSI turut mempertanyakan belum dicairkannya Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk PSI Kabupaten Pulau Morotai.

Fraksi ini menyebut Banpol merupakan dukungan negara bagi penguatan kelembagaan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, dan operasional kesekretariatan partai.

Baca Juga:Eduard Situmorang Serahkan Mandat SAPMA Pemuda Karya Nasional Sumut kepada Hendra Hutabarat

PSI meminta kepastian penyaluran bantuan tersebut. Dalam pandangannya, penyaluran Banpol harus memiliki dasar hukum serta dilaksanakan secara objektif dan transparan.

Rangkaian catatan itu menjadi bagian dari pandangan umum Fraksi PSI terhadap Ranperda APBD Morotai 2027. Pemerintah daerah selanjutnya perlu memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelum pembahasan anggaran berlanjut.

Baca Juga:DPD I Pemuda Karya Nasional Provinsi Sumut Serahkan Mandat Pemuda Karya Nasional Tapteng – Sibolga kepada Heriyanto