SUARAREPUBLIK.COM – JENEPONTO, SULAWESI SELATAN – Persoalan status lahan yang menjadi lokasi bangunan SMP Negeri 6 Satap Rumbia di Dusun Bonto Sunggu, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, masih menjadi perhatian keluarga Hatijah binti Salirong. Persoalan ini mencuat setelah pengukuran lahan pada 3 November 2026 yang berkaitan dengan pencatatan aset pemerintah daerah, sementara pihak keluarga mempertanyakan dasar dokumen serta persetujuan dalam pengurusan lahan tersebut. Sabtu, 7 November 2026

Diketahui, bangunan sekolah tersebut telah mendapatkan program revitalisasi dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp1.185.912.000. Namun, pihak keluarga masih mempertanyakan riwayat penguasaan tanah serta dokumen yang menjadi dasar pencatatan lahan tersebut sebagai aset pemerintah daerah.

Rahman Lallo, anak dari Hatijah binti Salirong sekaligus Kaperwil media SuaraRepublik.com, menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan milik keluarganya berdasarkan riwayat administrasi IPEDA tahun 1972 atas nama Salirong bin Mangola, yang tercatat dalam Letter C 468 Nomor 126.

Baca Juga:Polres Kutim Sosialisasikan Bahaya Bullying Kepada 120 Siswa SDN 005 Sangatta Utara

Menurut Rahman, pada awal pembangunan sekolah terdapat usulan dan bujukan dari kepala sekolah serta Kepala Desa Lebang Manai agar pihak keluarga bersedia menghibahkan sebagian lahan untuk kepentingan pembangunan sekolah.

“Awal bangunan ini muncul usulan dan bujukan dari kepala sekolah dan Kepala Desa Lebang Manai terkait lahan milik Hatijah binti Salirong. Saya selaku anaknya diminta agar bersedia menghibahkan tanah tersebut untuk bangunan yang berdiri di lokasi ini,” ungkap Rahman.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar pengukuran lahan, Rahman Lallo mendatangi langsung Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan Uga selaku pihak BPN.

Baca Juga:Barang Bukti Motor Honda PCX Kasus Curhat Kembali Polres Kutim Pinjamkan Kepada Pemiliknya

Dalam pertemuan tersebut, Rahman meminta penjelasan mengenai dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran lahan pada 3 November 2026. Uga menyampaikan bahwa terdapat berkas dari Bidang Aset yang dijadikan dasar pengukuran. Namun, menurut keterangan Rahman, Uga menyebut dokumen tersebut sebagai dokumen rahasia.

Uga juga mengaku bahwa dirinya turun langsung ke lokasi saat pengukuran dilakukan pada 3 November 2026. Keterangan tersebut menjadi perhatian Rahman karena pihak keluarga yang mengetahui riwayat lahan justru mempertanyakan mengapa tidak dilibatkan atau dimintai penjelasan sebelum pengukuran dilakukan.

Tidak berhenti di situ, Rahman Lallo bersama Salim, anggota LSM asal Bangkala, juga mendatangi Bidang Aset Pemda Jeneponto untuk meminta kejelasan terkait dokumen yang menjadi dasar pencatatan lahan sekolah sebagai aset daerah.

Baca Juga:Samling Satlantas Polres Kutim Layani 21 Kendaraan di Pasar Rakyat Kongbeng

Dalam pertemuan itu, Rahman memperlihatkan dokumen yang dimilikinya sebagai bagian dari keluarga Hatijah binti Salirong yang menguasai lahan tersebut. Namun, ketika Rahman meminta pihak Bidang Aset memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar atau pegangan Pemda Jeneponto dalam mencatat lahan sekolah sebagai aset daerah, pihak Bidang Aset tidak dapat menunjukkan berkas tertulis dan menyampaikan bahwa dasar yang dimiliki hanya berupa keterangan lisan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan karena pihak ATR/BPN Jeneponto sebelumnya menyampaikan bahwa mereka menerima berkas dari Bidang Aset sebagai dasar pengukuran. Sementara itu, pihak Bidang Aset menyatakan tidak memiliki arsip tertulis dan hanya berpegang pada keterangan lisan.

Persoalannya kini bukan sekadar siapa yang menguasai lahan, melainkan dokumen apa yang sebenarnya menjadi dasar pengukuran dan pencatatan aset tersebut. Sebab, ketika ATR/BPN menyebut menerima berkas dari Bidang Aset, pihak Bidang Aset justru tidak dapat memperlihatkan arsip tertulis dan menyatakan hanya berpegang pada keterangan lisan. Jika demikian, berkas apa yang diserahkan kepada BPN dan di mana dokumen tersebut sekarang?

Baca Juga:Barang Bukti Motor Hasil Curhat di Pinjamkan Polres Kutim Kepada Pemiliknya

Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka. Jangan sampai pencatatan aset berjalan lebih dahulu, sementara dasar administrasi dan riwayat persetujuan pengurusan tanah masih menyisakan persoalan.

Sebelumnya, pada Kamis, 5 November 2026, Kabid Aset Kabupaten Jeneponto menyampaikan bahwa sertifikasi seluruh lahan pemerintah daerah, termasuk sekolah, merupakan bagian dari instruksi KPK. Menurut keterangannya, lahan dan bangunan sekolah tersebut telah tercatat sebagai aset Pemda.

Kabid Aset juga menghubungi Rahman Lallo melalui WhatsApp dan memintanya datang untuk membicarakan persoalan tersebut secara langsung. Ia menyampaikan bahwa kemungkinan ada solusi apabila kedua pihak bertemu dan membahasnya.

Di sisi lain, M. Nasir dg Tenreng menyampaikan bahwa pada 2017 dirinya pernah memberikan sebagian lahan untuk kepentingan pembangunan sekolah. Namun, menurut keterangannya, pemberian tersebut bukan dimaksudkan sebagai pelepasan atau pembebasan seluruh hak atas tanah.

Saat itu, kesepakatan dilakukan pada masa kepala sekolah H. Usman. Luas lahan yang awalnya disepakati sekitar 10 x 14 meter. Namun, pada pengukuran 3 November 2026, ukuran yang disebutkan menjadi 14 x 17 meter. Perubahan ukuran tersebut juga menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.

Rahman Lallo juga mengungkapkan bahwa pihak Pemda Jeneponto pernah turun langsung ke lokasi pada 2020 untuk melakukan pengukuran lahan. Namun, proses tersebut tidak berlanjut setelah Hatijah binti Salirong datang langsung dan menyatakan keberatan serta melarang pengukuran untuk pemberian lahan. Akhirnya, pihak Pemda tidak melanjutkan proses pengukuran tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto saat dikonfirmasi media terkait pengukuran lahan SMP Satap di Desa Lebang Manai menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung dalam persoalan tersebut karena kegiatan itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Menurutnya, kewenangan terkait persoalan tersebut berada pada pemerintah daerah dan kepala sekolah, mengingat data program diunggah langsung ke pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemilik lahan menjadi urusan kepala sekolah dan menyarankan agar persoalan tersebut dibicarakan langsung dengan pihak sekolah.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lebang Manai, Herman, S.Pd., dan kepala sekolah yang saat ini menjabat belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi media.

Pihak keluarga Hatijah binti Salirong menyatakan mempertimbangkan langkah hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai status lahan tersebut. Mereka berharap seluruh pihak dapat membuka dokumen dan menjelaskan riwayat penguasaan tanah, termasuk dasar pengukuran serta pencatatannya sebagai aset pemerintah daerah.

Persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai dokumen yang disebut menjadi dasar pengukuran oleh ATR/BPN dan pencatatan aset oleh Pemda Jeneponto. Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak demi menjaga keberimbangan informasi.