Suararepublik.com / Semarang – Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 pada tanggal 10 November 2026, yang mengatur pengenaan sanksi atas pelanggaran Harga Pokok Penjualan, Harga Acuan Penjualan, Harga Eceran Tertinggi, dan Harga Serta Penetapan Harga Pangan, khususnya untuk komoditas telur ayam ras yang berlaku secara nasional(11/11/2026)
Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Harga Pokok Penjualan dan Harga Acuan Penjualan di tingkat produsen adalah sebesar Rp26.500 per kilogram, sedangkan Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pemasaran telur ayam ras wajib mematuhi ketentuan ini.
Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, hingga pencabutan panggan pokok penyaluran. Pelanggaran yang juga merupakan tindak pidana dapat diproses secara hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp1,5 miliar.
Pihak yang berkewajiban mematuhi ketentuan ini meliputi perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras, Perum Bulog, pengelola pasar rakyat, koperasi desa dan kelurahan merah putih, outlet pangan, koperasi pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah, koperasi instansi pemerintah, serta rantai distributor dan penyalur lainnya. Pengawasan dan penegakan dilakukan oleh Kepala Bapanas bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Pernyataan Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera I, Jawa Tengah
Menyikapi diterbitkannya surat edaran tersebut, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera I, Jawa Tengah, H. Suwardi, menyambut baik langkah tersebut sekaligus menegaskan dukungan serta ketaatan penuh atas terbitnya surat edaran tersebut.
“Kami mewakili para peternak ayam ras di wilayah Jawa Tengah dan lainnya, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya langkah yang telah diambil oleh Badan Pangan Nasional,” ujar H. Suwardi.
H. Suwardi menjelaskan, selama ini para peternak selalu berupaya menjaga harga sesuai ketentuan yang berlaku. Namun selama delapan bulan berjalan ini, yang terjadi justru ketidakadilan harga yang diterima peternak jauh di bawah Harga Acuan Penjualan. Di saat yang sama, biaya ongkos produksi terus melambung sehingga membebani berat usaha para peternak.
“Kerugian ini menyebabkan sebagian peternak terpaksa mengurangi populasi ternak, bahkan sudah ada yang usahanya gulung tikar dan meninggalkan utang, walau kami sudah berupaya meminta kepada pemerintah agar dapat menjembatani dengan program-program serapan telur maupun subsidi biaya ongkos produksi,” ungkap beliau.
H. Suwardi menambahkan, harga yang ditetapkan oleh Bapanas sudah sangat wajar dan layak bagi seluruh pihak, terutama bagi peternak agar dapat terus berproduksi dan berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional sesuai harapan Bapak Presiden.
“Harga Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak dan Rp30.000 per kilogram di tingkat konsumen menurut kami sudah sangat wajar, asalkan tidak ada penumpukan keuntungan yang berlebihan di tengah rantai perdagangan. Kami para peternak berkomitmen untuk selalu mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga siap menjadi mata dan telinga di lapangan untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran,” tambahnya.
H. Suwardi mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga agar peternak dapat tetap berternak dan menjaga kelangsungan produksi, sehingga upaya pencapaian swasembada telur dapat terus dipertahankan.
Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, harga telur ayam ras dapat lebih stabil, wajar, terjangkau, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik peternak, pelaku usaha, maupun masyarakat konsumen pada umumnya.
“Kami juga meminta agar saudara-saudara kami pengelola Dapur Sppg dapat mengikuti surat edaran di atas, agar program-program yang baik ini dapat bermanfaat bagi penerima manfaat maupun para pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan,” tegasnya.
Suwardi juga menyampaikan apresiasinya kepada pengelola Dapur Sppg di Kabupaten Kendal yang telah membeli telur dari anggota Koperasi Peternak Unggas Sejahtera I untuk kebutuhan operasionalnya, meskipun saat ini baru sekitar 30 persen Dapur Sppg yang menaati arahan Kepala Badan Pangan Nasional. Semoga dengan adanya surat edaran yang telah diterbitkan ini, ketentuan dapat lebih dipahami dan ditaati oleh seluruh pihak terkait.
Diterbitkan pada: 11 November 2026
Sumber: H. Suwardi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera I, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.