Soal Kekacauan di Yogyakarta, Kapolri Tegaskan : Siapa Pun Pelakunya, Termasuk Oknum Polri, Akan Ditindak Tegas

Suararepublik.com Yogyakarta, 11 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kericuhan yang terjadi di Yogyakarta harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Kapolri menekankan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindakan melanggar hukum, baik dari kalangan masyarakat maupun oknum anggota Polri sendiri, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

Penegasan tersebut menjadi pesan bahwa institusi Polri tidak boleh memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ditemukan anggota kepolisian yang terlibat, proses pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan secara tegas, transparan, serta sesuai prosedur.

Selain mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku kericuhan, penyidik juga perlu mendalami latar belakang, motif, dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan situasi di Yogyakarta memanas.

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

AGUS FLORES: PENEGAKAN HUKUM JANGAN TEBANG PILIH

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara, Agus Flores, menyampaikan bahwa penanganan kericuhan di Yogyakarta harus mengedepankan ketegasan, objektivitas, dan keterbukaan.

Menurut Agus Flores, apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, proses penindakan harus berjalan tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun latar belakang.

Ia juga menilai bahwa apabila ada oknum anggota Polri yang terbukti terlibat, tindakan tegas harus diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian perlu dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan dalam pemeriksaan, serta penegakan hukum yang adil.

Agus Flores berharap situasi di Yogyakarta segera kembali kondusif dan seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional.

Polri diharapkan hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus menjadi institusi yang berani melakukan pembenahan apabila ditemukan pelanggaran di internalnya. (Tim)