Suararepublik.com Medan — Kader Himpunan Mahasiswa Washliyah (HIMMAH) Abd Halim secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk segera turun tangan memeriksa penggunaan dana hibah organisasi mahasiswa, khususnya HIMMAH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran (TA) 2024, 2025 hingga 2026.

Langkah pengawasan dan desakan hukum ini dinilai sangat krusial guna memastikan setiap rupiah uang rakyat yang digelontorkan melalui pos anggaran hibah benar-benar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Abd Halim menyatakan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap organisasi penerima hibah—khususnya yang menyasar organisasi mahasiswa—merupakan bentuk uji akuntabilitas publik yang mendesak sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan.

Baca Juga:Gawat Pak Kapolda! Rokok Ilegal Diduga Marak di Humbang Hasundutan, Nama HT Bermarga Sinambela Diduga Sebagai Bos Besarnya

“Langkah pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejari Medan ampun Kejati Sumut terhadap penggunaan dana hibah organisasi di Pemko Medan TA 2024 hingga 2026 sudah sangat mendesak dan penting untuk segera dilakukan. Kita ingin memastikan apakah alokasi anggaran tersebut murni diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas serta pengembangan organisasi, atau justru ditemukan indikasi penyimpangan dan penyelewengan lainnya,” tegas Halim di AW Coffee, Jl. SM. Raja, No. 144, Medan, Kamis (12/11).

Abd Halim menambahkan, transparansi pengelolaan keuangan daerah—khususnya dana hibah yang melibatkan organisasi kemahasiswaan merupakan tolok ukur integritas tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Tanpa adanya audit dan pengawasan yang ketat dari institusi penegak hukum, dikhawatirkan pos anggaran tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Oleh karena itu, Halim mendesak agar Kejari Medan dan Kejati Sumut segera memanggil pihak-pihak terkait di Pemko Medan serta pimpinan organisasi penerima hibah untuk dimintai keterangan secara terbuka demi menegakkan prinsip keadilan dan transparansi anggaran. (Tim)

Baca Juga:Respons Cepat Keluhan Masyarakat, Polsek Tanjung Morawa Bersama Pemerintah Desa Tindak Lokasi Diduga Barak Narkoba