Polemik SPMB Jabar 2026: Organisasi Pendidikan Desak Investigasi Menyeluruh dan Pembentukan Pansus DPRD

BANDUNG,Suararepublik.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026 masih menyisakan sejumlah persoalan serius yang kini mendapatkan sorotan tajam dari kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Gelombang keberatan dan protes dari para orang tua calon siswa telah bermunculan di berbagai wilayah, mendorong sejumlah organisasi peduli pendidikan untuk mendesak pemeriksaan mendalam guna mengungkap segala kelalaian dan kendala yang terjadi selama proses pendaftaran berlangsung.
‎
‎Seruan evaluasi dan penyelidikan tersebut disampaikan secara bersama oleh Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (GEMPPUR), serta Forum Orang Tua Siswa (FORTUSIS) Jawa Barat.
‎
‎Menurut Ketua FORTUSIS Jawa Barat, Dwi Soebawanto, kekacauan yang terjadi pada SPMB tahun ini tidak dapat dianggap sekadar gangguan teknis biasa. Ia menegaskan bahwa pergantian aplikasi yang digunakan dalam penerimaan siswa dilakukan tanpa persiapan yang matang, bahkan tidak ada simulasi uji coba yang cukup sebelum sistem tersebut diterapkan secara serentak di seluruh daerah.
‎
‎Akibat kelalaian persiapan itu, ribuan calon siswa yang berniat mendaftar ke Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri mengalami kesulitan besar saat mengakses dan mengisi data pendaftaran. Selain itu, Dwi juga menyoroti ketidaksesuaian jadwal pemetaan calon murid baru yang ternyata tidak selaras dengan arahan awal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginginkan seluruh tahapan proses diselesaikan lebih cepat dan teratur.
‎
‎Masalah lain yang turut menambah keresahan masyarakat adalah buruknya layanan pengaduan yang tersedia. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa keluhan yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti, sehingga ketidakpuasan meluas dan berulang kali menjadi pembahasan yang viral di berbagai media sosial.
‎
‎Sebagai langkah perbaikan dan penegakan keadilan, gabungan organisasi tersebut meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membentuk tim investigasi yang bersifat independen. Tim ini direncanakan melibatkan unsur aparat penegak hukum, Inspektorat Daerah, serta Badan Kepegawaian Daerah guna menelusuri akar masalah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Tidak hanya kepada eksekutif, desakan serupa juga ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengevaluasi seluruh kebijakan dan pelaksanaan SPMB 2026. Terkait hal ini, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan pembentukan Pansus tersebut, apabila dianggap perlu untuk meninjau kembali seluruh aspek administrasi maupun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut secara mendalam.
‎
‎Kini, polemik seputar penerimaan murid baru di Jawa Barat makin mengemuka di mata publik. Masyarakat berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah provinsi maupun DPRD, guna menjamin agar sistem penerimaan siswa ke depannya berjalan lebih transparan, adil, dan tidak lagi merugikan kepentingan para calon pelajar maupun keluarganya.***(ATSM)