SuaraRepublik.com || Tuban 1 November 2026 — Satu bulan tanpa pekerjaan mungkin hanya angka dalam sebuah kalender. Namun, bagi sopir truk dan pekerja tambang pasir silika di Kabupaten Tuban, waktu tersebut terasa begitu panjang. Sebab, selama aktivitas tambang berhenti, tidak ada penghasilan yang bisa dibawa pulang untuk menghidupi keluarga.

 

Kini, persoalannya bukan lagi sekadar truk yang terparkir atau aktivitas pertambangan yang tidak berjalan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana keluarga mereka bisa bertahan ketika pemasukan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan?

 

Jeritan para pekerja mulai menyentuh persoalan pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga. Bahkan, sebagian mengaku mulai kehabisan simpanan untuk bertahan hidup.

 

Salah satu sopir truk tambang mengungkapkan kegelisahannya kepada awak media. Ia mengaku kebingungan ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran sekolah anaknya, sementara pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga sudah berhenti sekitar satu bulan.

 

“Anak saya sudah waktunya bayar sekolah, Mas. Pekerjaan off, saya bingung bagaimana untuk membayar sekolah anak saya,” ungkapnya.

 

Kalimat sederhana tersebut menyimpan persoalan besar. Pendidikan anak tidak bisa menunggu sampai aktivitas tambang kembali berjalan. Kebutuhan keluarga juga tidak bisa dihentikan hanya karena persoalan usaha dan perizinan belum selesai.

 

Bagi sopir yang mengandalkan penghasilan dari setiap perjalanan, truk yang tidak beroperasi berarti hilangnya sumber nafkah. Tidak ada muatan, tidak ada perjalanan, dan penghasilan pun terhenti.

 

Kondisi lebih memprihatinkan juga dirasakan salah satu pekerja tambang berinisial HD.

 

Ia mengaku mulai gelisah karena tabungan yang selama ini menjadi pegangan keluarga semakin menipis, sementara belum ada kepastian kapan bisa kembali bekerja.

 

“Gelisah, uang tabungan sudah habis, Mas. Pekerjaan tambang off. Bagaimana saya mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk anak dan istri saya, Mas?” keluh HD.

 

Pengakuan HD menjadi gambaran bahwa dampak berhentinya aktivitas tambang tidak berhenti pada persoalan ekonomi perusahaan. Dampaknya sudah masuk ke ruang keluarga, menyentuh kebutuhan makan, pendidikan anak, dan keberlangsungan hidup sehari-hari.

 

Pertanyaannya, jika tabungan sudah habis, dari mana mereka harus mendapatkan uang untuk bertahan?

 

Apakah mereka harus terus berutang? Apakah anak-anak harus menunggu pembayaran sekolah? Atau para pekerja harus mencari pekerjaan lain tanpa kepastian kapan kondisi akan membaik?

 

Ini bukan persoalan yang seharusnya dianggap sepele. Jika aktivitas pertambangan memang harus memenuhi persyaratan perizinan, tidak ada alasan untuk mengabaikan aturan tersebut. Penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan.

 

Namun, ada pertanyaan yang juga perlu dijawab oleh pemerintah: apakah penyelesaian persoalan perizinan sudah disertai kepastian pelayanan dan jalan keluar bagi pelaku usaha yang ingin memenuhi ketentuan?