MOROTAI | SuaraRepublik.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, tetap berkomitmen membangun talud penahan abrasi di Desa Doku Mira. Meski pelaksanaannya belum dapat dipastikan pada Desember 2026 akibat keterbatasan fiskal daerah, pemerintah terus mengupayakan dukungan anggaran melalui pemerintah pusat dan provinsi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, saat diwawancarai awak media di Kantor Pemerintahan Terpadu, Senin (2/11/2026). Ia mengatakan, pembangunan talud di Doku Mira tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan skala prioritas pembangunan.

Rusli mengakui, kebutuhan pembangunan talud tidak hanya berada di Desa Doku Mira, tetapi juga di Desa Joubela dan sejumlah kawasan pesisir lainnya yang membutuhkan perlindungan dari ancaman abrasi.

Menurut dia, kondisi fiskal daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan pembangunan. Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan rencana pekerjaan dengan ketersediaan anggaran.

“Salam dari Bupati untuk masyarakat Doku Mira, tetap bersabar. Pemerintah tetap akan membangun, tetapi kita harus menunggu kondisi daerah yang stabil,” kata Rusli.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga telah mengusulkan pembangunan talud kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Komunikasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar kebutuhan perlindungan kawasan pesisir Morotai mendapat dukungan.

“Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat usulan ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Desa Doku Mira pada 28 September 2026, pembangunan talud sempat dibahas bersama DPRD dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam pertemuan itu, masyarakat mendapat harapan agar pembangunan dapat direalisasikan paling lambat Desember 2026.

RDP tersebut dihadiri Ketua DPRD M. Rizki, sejumlah anggota DPRD, mantan Kepala PUPR Fahmi Usman, Julkarnain Pina, serta Kepala Bappeda yang kini menjabat sebagai Kepala PUPR.

Pemerintah daerah kini berupaya mencari alternatif dukungan pembiayaan agar kebutuhan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dapat direalisasikan secara bertahap.

Bagi masyarakat Doku Mira, komitmen tersebut menjadi harapan agar kawasan permukiman mereka mendapat perlindungan dari ancaman abrasi. Kepastian dukungan anggaran dan jadwal pelaksanaan selanjutnya menjadi hal penting agar rencana pembangunan dapat segera diwujudkan.