KSOP atau Syahbandar yang berwenang diminta memeriksa status dermaga, aktivitas kapal, dokumen muatan, serta aspek keselamatan pelayaran.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diharapkan memastikan legalitas fasilitas dan kesesuaian kegiatan bongkar muat dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Sumatera Selatan dan Kabupaten Muba juga diharapkan berkoordinasi melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Baca Juga:Agus Flores Apresiasi Kapolri Jenderal Polisi DR. H. Suyudi Ario Seto! Terima Kasih Kepada Masyarakat, Polri dan Wartawan Harus Bersatu Membangun Kepercayaan Publik

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta menelusuri potensi pencemaran perairan, pengelolaan limbah, serta kesiapan fasilitas penanganan tumpahan minyak.

Dinas ESDM Sumatera Selatan diharapkan membantu menelusuri asal-usul minyak dan legalitas kegiatan usaha sektor energi sesuai kewenangannya.

Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba diminta menelusuri dugaan distribusi minyak olahan dari Muba, termasuk asal muatan, dokumen pengangkutan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

Baca Juga:Agus Flores Bangga dan Hormat! Jenderal Polisi DR. Suyudi Ario Seto, Sosok Bhayangkara Sejati, Pengabdiannya Menjadi Catatan Sejarah

Apabila terdapat laporan atau bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran oleh anggota Polri, Propam Polda Sumsel diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Harus Menjadi Prioritas

Bongkar muat BBM dan minyak olahan memiliki risiko kebakaran, tumpahan, serta pencemaran lingkungan.

Baca Juga:Polri Perkuat Kerja Sama dengan ONCB Thailand! Kapolri Jenderal Polisi DR. H. Suyudi Ario Seto Tegaskan Perang Melawan Narkoba Lintas Negara

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat aktivitas pengangkutan, tetapi juga harus memastikan kelayakan fasilitas dermaga, peralatan bongkar muat, pencegahan kebakaran, penanganan tumpahan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Keselamatan pekerja, awak kapal, masyarakat sekitar, serta lingkungan perairan harus menjadi perhatian utama.

Publik Menunggu Kepastian dan Hasil Pemeriksaan

Baca Juga:Agus Flores Sultan Besuki : Saya Tidak Percaya Eks Kapolri Melakukan Penyadapan! Jika Benar, Siapa yang Memerintahkan? Polri Harus Periksa Letkol Tedy dan Titiek Soeharto Sebagai Saksi

Masyarakat kini membutuhkan kepastian apakah aktivitas bongkar muat di Dermaga Pulai Gading telah sesuai ketentuan atau terdapat persoalan yang perlu ditindaklanjuti.

Redaksi meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan langsung dan menelusuri dokumen yang diperlukan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari pengelola dermaga, perusahaan yang disebut oleh sumber, Domen, Polsek Bayung Lencir, Polres Muba, serta instansi terkait lainnya.

Catatan Redaksi: Domen telah membantah keterkaitan dengan aktivitas yang dimaksud. Informasi mengenai asal minyak, perusahaan, status dermaga, dan dugaan pelanggaran masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pemberitaan ini menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan, hak jawab, dan Kode Etik Jurnalistik.

Kategori: Investigasi
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi