“Apakah ini bukan korporasi kejahatan lingkungan dan dugaan kongkalikong pemerintah daerah dengan perusahaan? Jika ini cara kerja yang disanjung baik di masa kepemimpinan Bupati Pelalawan, cukup bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan. Ini tidak bisa dicontoh,” ujar warga lainnya.
Ketum PW FRN Agus Flores menambahkan, “Jangan selesaikan kejahatan lingkungan dengan Rp50 juta. Sungai Kerumutan itu urat nadi masyarakat. Jika DLH Pelalawan tidak mampu, kami minta DLH Provinsi dan Gakkum KLHK turun. Jika perlu kami laporkan ke Mabes Polri.”
Publik dan masyarakat terdampak kini berkepentingan memastikan seluruh kewajiban yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai dokumen. Hingga seluruh kewajiban tersebut direalisasikan dan proses pengawasan dapat dipastikan transparan, sorotan terhadap penanganan persoalan lingkungan PT KPT di Sungai Kerumutan masih menjadi perhatian masyarakat. (Tim)







Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.