MOROTAI | SuaraRepublik.com – Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Institut mengecam dugaan pelecehan verbal dan fisik yang dilaporkan terjadi di atas kapal KMP Holly Marry. Aparat penegak hukum didesak mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan memastikan perlindungan terhadap korban.
Direktur Kopra Institut, Faisal Habeba, menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, setiap perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk pelecehan, baik di ruang publik maupun lingkungan kerja.
“Kami mengutuk keras tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh oknum ABK KMP Holly Marry. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus diproses sesuai regulasi serta undang-undang yang berlaku,” tegas Faisal, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, secara kelembagaan Kopra Institut meminta aparat penegak hukum tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga mengawal proses penanganan perkara hingga tuntas.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengawal kasus ini secara profesional, akuntabel, dan terbuka. Penanganannya harus sesuai regulasi tindak pidana kekerasan seksual dan KUHP yang berlaku,” ujarnya.
Dugaan peristiwa tersebut telah diadukan ke Polres Pulau Morotai. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Nomor STPP/261/XI/SPKT/2026, pengaduan diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 11.00 WIT.
Pengaduan disampaikan oleh saudara perempuan korban. Dalam dokumen pengaduan, dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung pada 13 dan 14 November 2026 di atas kapal KMP Holly Marry yang melayani rute Daruba–Ternate.
Peristiwa pertama disebut terjadi pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 21.00 WIT. Saat itu, korban sedang melakukan penagihan tiket di kapal.
Seorang kru kapal berinisial BE diduga melontarkan perkataan bernada merendahkan di hadapan penumpang. Ucapan serupa disebut kembali disampaikan di Dek 1 kapal.
Dugaan kejadian berlanjut pada Sabtu (14/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIT. Dalam pengaduan tersebut, disebutkan seorang kru kapal berinisial BL bersama kru lainnya diduga kembali melontarkan perkataan yang menyinggung kondisi pribadi korban.
Sekitar pukul 16.00 WIT, BL disebut kembali mengulangi perkataan tersebut sebelum meninggalkan lokasi.
Selain dugaan pelecehan verbal, pengaduan juga memuat keterangan mengenai dugaan tindakan fisik berupa sentuhan pada bagian tubuh dan pelukan tanpa persetujuan. Sejumlah kru kapal disebut dalam dokumen terkait dugaan tindakan tersebut.
Pengadu turut mencantumkan sejumlah orang yang disebut mengetahui atau menyaksikan sebagian kejadian. Atas peristiwa itu, korban mengaku merasa terhina dan direndahkan sehingga memilih menempuh jalur hukum untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.
Secara hukum, dugaan perbuatan tersebut dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal 5 mengatur pelecehan seksual nonfisik, sedangkan Pasal 6 mengatur pelecehan seksual fisik. Penerapan ketentuan tersebut bergantung pada unsur perbuatan dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.