DLH Pelalawan yang seharusnya murni bertindak tegas sebagai regulator dan eksekutor sanksi hukum lingkungan, justru ikut maju memediasi urusan transaksional ganti rugi tersebut.
Perubahan peran DLH Pelalawan dari penegak hukum yang menyegel paksa IPAL perusahaan, menjadi mediator urusan transaksional ganti rugi korporasi ini dinilai sangat kontradiktif.
Publik kini mempertanyakan kredibilitas dan transparansi instansi tersebut, serta memicu dugaan adanya upaya pengamanan kepentingan pihak korporasi agar aksi tuntutan nelayan mereda.
_Kewajiban PT KPT dalam Berita Acara – Janji Tinggal Janji?_
DLH Kabupaten Pelalawan menyampaikan pembersihan sungai sepanjang 8 km akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2026. Selain itu, bantuan kepada masyarakat nelayan disebut sebesar Rp600.000 per orang untuk 300 orang.
“Tetapi heran lisan diatas dengan berita acara yang ditandatangani tidak sesuai. Sehingga kamipun berharap saja ditepati,” ujar Amri.
Berdasarkan berita acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan pihak pengawas, terdapat sejumlah kewajiban:
Pencucian anak Sungai Kerumutan di sekitar lokasi, batas waktu 29 Oktober 2026 atau 30 hari.
Penyediaan fasilitas air bersih dengan waktu pelaksanaan masih tentatif.
Bantuan kepada masyarakat berupa perlengkapan nelayan tenggat 29 Oktober 2026 melalui program CSR.
Bantuan penyebaran benih ikan batas waktu 29 November 2026.
Membuat kolam terakhir IPAL menjadi emergency pond batas waktu 29 Desember 2026 atau 90 hari.
_Aturan Jelas, Tapi Tidak Diterapkan di PT KPT?_
Ketum PW FRN Agus Flores menegaskan, perusahaan yang memiliki kolam limbah tidak kedap air seharusnya tidak boleh beroperasi. Karena aturan hukumnya sangat jelas dan tegas:
Sanksi Administratif
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan pelaksana PP Nomor 22 Tahun 2021, sanksinya meliputi: Teguran tertulis, Paksaan pemerintah [misalnya perintah menutup saluran, memperbaiki kolam agar kedap, atau menghentikan kegiatan produksi sementara], Denda administratif, hingga Pembekuan dan Pencabutan persetujuan lingkungan atau perizinan berusaha.
Sanksi Perdata
Perusahaan dapat digugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pencemaran air tanah atau lingkungan, dan diwajibkan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup di sekitar lokasi kolam limbah yang merembes.(remediasi).
Sanksi Pidana
Jika rembesan limbah terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup secara nyata: Berdasarkan _Pasal 98 dan 99 UU PPLH_, pelaku atau pimpinan perusahaan yang sengaja atau karena kelalaiannya merusak lingkungan dapat diancam _pidana penjara 1 hingga 10 tahun serta denda mulai dari Rp3 miliar hingga Rp10 miliar._
“Aturan sejelas ini kok tidak berlaku untuk PT KPT? Ada apa? Kalau kolam belum kedap air ya wajib STOP, bukan malah disegel 2 hari lalu buka lagi. Ini namanya penegakan hukum dagelan,” kecam Agus Flores.
_Sorotan Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan_
Ada apa sebenarnya dengan penegakan hukum lingkungan di Pelalawan? Bupati Pelalawan bersama Kadis DLH Eko Novitra yang melihat dengan mata kepala sendiri IPAL di lokasi Kolam Limbah PT Karya Panen Terus. Mereka melakukan penyegelan outlet IPAL, kemudian beberapa hari dibuka dan semua operasi perusahaan diizinkan berjalan. Kolam limbah disebut tidak kedap air dan bahkan mengalami kondisi yang disebut over kapasitas.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.