Suararepublik.com Pelalawan – Ada apa dengan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Pelalawan? Pertanyaan itu kembali mencuat setelah PKS PT Karya Panen Terus (KPT) di Kecamatan Kerumutan yang baru saja disegel DLH karena kolam limbahnya diduga belum kedap air, kini dikabarkan sudah beroperasi lagi seolah tanpa pelanggaran.
Ketum PW FRN (Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara) Counter Polri menegaskan, jika kolam limbah tidak kedap air tapi pabrik tetap beroperasi, itu adalah bentuk pembangkangan terhadap UU Lingkungan Hidup dan bukti lemahnya pengawasan DLH Pelalawan. Publik menilai ada skenario “segel formalitas” demi meredam amarah nelayan Sungai Kerumutan.
Langkah penegakan hukum lingkungan terkait penyegelan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )Kolam 11 milik PT Karya Panen Terus ( KPT ) oleh Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Pelalawan kini memicu polemik baru dan sorotan tajam dari publik.
Ketum PW FRN Counter Polri, Agus Flores mempertanyakan kok bisa kolam limbah diduga tidak kedap air, PKS PT KPT Kerumutan kini telah beroperasi lagi seperti tidak ada masalah.
“Penegakan hukum Pemkab Pelalawan dan DLH Pelalawan dinilai hanya seremonial. Sudah cukup jelas, sanksi jika setiap perusahaan limbahnya tidak kedap air ada sanksi pidana dan melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Akan tetapi diduga untuk perusahaan PT KPT Kerumutan itu tidak berlaku,” tegas Agus Flores.
Agus Flores menilai, penegak hukum yang memiliki wewenang dinilai mempermainkan hajat hidup orang banyak. Warga Kerumutan yang hidup dari sungai menjadi korban, sementara perusahaan tetap meraup untung.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini dugaan kejahatan lingkungan. Kalau dibiarkan, ini namanya negara kalah sama korporasi,” tambahnya.
Lebih miris lagi, saat Kadis DLH Pelalawan dikonfirmasi awak media lewat via telepon dan via WhatsApp, malah memilih bungkam. Sikap bungkam ini menambah kecurigaan publik ada apa dengan DLH Pelalawan?
_Ganti Rugi Rp50 Juta Muncul dalam Mediasi PT KPT, DLH Pelalawan Disorot_
Berdasarkan data dan dokumen proses pasca-aksi protes Aliansi Nelayan Peduli Sungai Kerumutan, proses tersebut kini diwarnai kejanggalan. Pihak manajemen PT KPT diketahui tetap menjalankan usahanya setelah menawarkan rencana kegiatan yang disepakati DLH Kabupaten Pelalawan.
Selain pembersihan 8 km sungai dan bantuan Rp600 ribu kepada 300 orang nelayan, muncul sejumlah uang dengan nominal _Rp50 juta_ dengan catatan resmi sebagai dana “Ganti Rugi” kepada perwakilan warga dari DLH.
“Iya ganti kerugian dikasih DLH Rp50 juta, mereka memediasi biar gak lanjut demo, katanya Kadis DLH Eko Nopitra, perusahaan akan membersihkan 8 km sungai, dan bantuan nelayan 600 ribu per orang kepada 300 orang nelayan terdaftar,” ujar salah satu perwakilan aliansi, Amri.
_DLH Pelalawan Fasilitasi Mediasi, Berubah Peran Jadi Makelar?_
Ironisnya, agenda penawaran ganti rugi oleh pihak perusahaan tersebut difasilitasi langsung oleh instansi DLH Pelalawan melalui agenda mediasi di kantor pemerintahan.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.