*Wilson Lalengke Desak Evaluasi Total dan Seret Serka Giyono ke Pengadilan*
Insiden hukum rimba ini memantik keprihatinan mendalam dari dunia internasional. Petisioner Hak Asasi Manusia PBB tahun 2025 yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengutuk keras perlakuan biadab oknum-oknum TNI dan mendesak pimpinan TNI untuk segera melakukan pembersihan internal. Apa yang terjadi di Sragen, katanya, adalah bentuk penghinaan nyata terhadap konstitusi dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat.
“Saya mengecam keras aksi brutal ala mafia yang dipertontonkan oleh oknum Yonif 408/Suhbrastha terhadap warga sipil Teguh Riyanto. Institusi militer dibentuk untuk melindungi kedaulatan negara dari musuh luar, bukan untuk mendobrak rumah rakyat kecil, menginjak-injak warga sipil, dan mengorganisir pungli jalanan!” tegas Wilson Lalengke dengan nada prihatin ketika menerima keluh-kesah korban, Teguh Riyanto, Jumat, 29 Mei 2026.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menuntut Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengambil tindakan hukum yang tegas (lawful action) tanpa kompromi. Menurutnya, pimpinan TNI harus segera mencopot dan menyeret Serka Giyono beserta seluruh oknum yang terlibat dalam penyerbuan dan penganiayaan ini ke Pengadilan Militer ataupun Pengadilan Sipil.
“Praktik memobilisasi puluhan prajurit bersenjata untuk mengintimidasi warga yang menolak menyetor upeti Rp5.000 sampai Rp25.000 per hari adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat institusi. Negara tidak boleh mendiamkan premanisme berseragam ini. Laporan korban ke Ombudsman Jawa Tengah dan Denpom harus dikawal ketat, dan pernyataan klarifikasi palsu hasil intimidasi itu harus dibatalkan demi hukum,” cetus Wilson Lalengke.
*Runtuhnya Kontrak Sosial dan Negara Hukum*
Secara filosofis, tindakan main hakim sendiri (vigilantism) oleh aparat bersenjata di dalam markas kepolisian adalah tanda runtuhnya konsep Rule of Law (Negara Hukum). Filsuf pencerahan asal Inggris, John Locke (1632-1794), dalam teorinya mengenai Social Contract (Kontrak Sosial), menyatakan bahwa individu menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada negara dengan syarat negara, melalui aparat penegak hukumnya, wajib memberikan perlindungan atas hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta benda (life, liberty, and estate).
Ketika aparat militer yang memegang monopoli senjata justru berbalik menyerang warga sipil dan mendikte institusi kepolisian, maka negara telah gagal memenuhi kontrak sosialnya. Hal ini membawa masyarakat kembali ke masa Status Naturalis sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yakni sebuah kondisi Bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua), di mana hukum rimba berlaku, dan hidup rakyat kecil menjadi “singkat, kejam, dan menderita”.
Aksi pemaksaan video permintaan maaf di bawah ancaman pembunuhan juga melanggar prinsip moral mendasar Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tentang kebebasan kehendak. Sebuah pengakuan yang lahir dari moncong sepatu dan intimidasi fisik adalah sebuah kebohongan publik yang menodai nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.