MAJALENGKA,Suararepublik.com – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kabupaten Majalengka telah menggelar prosesi pelantikan kepengurusan periode baru. Acara ini menandai dimulainya babak baru gerakan intelektual kalangan mahasiswa hukum Majalengka, yang dipanggil untuk aktif menjaga tegaknya supremasi hukum, memperjuangkan rasa keadilan, serta ikut berkontribusi nyata demi kemajuan daerah.
‎
‎Dalam prosesi pelantikan tersebut, Agus Sulaeman secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka. Ia akan didampingi Dandi Muhammad Dahlan sebagai Sekretaris Umum dan Salwa Fitratunnisa sebagai Bendahara Umum, beserta seluruh jajaran pengurus lainnya yang juga resmi dikukuhkan untuk menjalankan roda organisasi ke depannya.
‎
‎Acara pelantikan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdhan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Momon Rukman, Kp., S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERMAHI Andi Maruli Panjaitan, serta Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI R.M. Fajri Fantara, S.S.H. Turut hadir pula Ketua Karang Taruna Majalengka Adi Rodiansyah, Ketua AKJI Majalengka Rd. Aris Tegar S.M, serta perwakilan DPC PERMAHI DKI Jakarta dan DPC PERMAHI Cirebon Raya bersama tamu undangan lainnya.
‎
‎Kehadiran unsur-unsur dari berbagai daerah dan organisasi ini menjadi bukti konsolidasi sekaligus penguatan jejaring, agar PERMAHI dapat menyerap dukungan luas untuk melahirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎Pelantikan ini bukan sekadar seremoni seremonial pengukuhan jabatan. Ada amanah besar yang harus dipikul setiap pengurus baru, yaitu tetap menjaga idealisme mahasiswa, merawat kemandirian organisasi, dan memastikan ilmu hukum yang dipelajari tidak hanya tersimpan di ruang kuliah, tetapi benar-benar dijadikan alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.
‎
‎Seiring berjalannya roda pembangunan Kabupaten Majalengka, PERMAHI diharapkan mampu menempatkan diri sebagai dua peran sekaligus: mitra kritis dan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka.
‎
‎Sebagai mitra kritis, PERMAHI dituntut memiliki keberanian intelektual untuk mengawasi setiap kebijakan publik, mengecek kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, dan menyampaikan kritik secara objektif, konstruktif, serta penuh tanggung jawab. Kritik bukan berarti melawan pemerintah, melainkan bagian penting dari kehidupan demokrasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan berdasarkan kajian hukum yang kuat.
‎
‎Sementara itu, sebagai mitra strategis, PERMAHI juga diharapkan bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Mulai dari menyusun kajian akademik, menyelenggarakan edukasi hukum, melakukan pendampingan advokasi warga, hingga memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Organisasi ini tidak boleh hanya pandai mengkritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi atas berbagai permasalahan daerah.
‎
‎Kabupaten Majalengka membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, agar pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Mahasiswa hukum punya tanggung jawab khusus supaya pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, melainkan seimbang dengan kepastian hukum, perlindungan hak warga, transparansi, serta keadilan sosial.
‎
‎PERMAHI seharusnya menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang menjembatani aspirasi rakyat dan penyelenggara pemerintahan. Kehadirannya diharapkan bisa memberi ruang bagi warga untuk belajar hukum, menyampaikan harapan, serta mendapatkan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.
‎
‎Bagi kepengurusan yang dipimpin Agus Sulaeman, amanah ini tentu bukan beban yang ringan. Memimpin organisasi bukan hanya soal menjalankan program kerja dan membina kader, melainkan juga menjaga martabat PERMAHI agar tetap mandiri, berintegritas, dan setia pada nilai perjuangannya.
‎
‎Kemandirian organisasi ini adalah fondasi utama. PERMAHI tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan penguasa, namun juga tidak boleh terjebak menjadi oposisi buta tanpa dasar kajian. Setiap langkahnya harus berlandaskan data, kajian hukum, dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
‎
‎Dengan prinsip tersebut, PERMAHI diharapkan tidak hanya lantang bersuara, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan kerja nyata. Bukan sekadar penonton dalam dinamika pembangunan daerah, melainkan menjadi kekuatan intelektual yang memberi arahan, pengawasan, dan kontribusi pemikiran.
‎
‎Pelantikan ini pun menjadi titik awal bagi DPC PERMAHI Kabupaten Majalengka untuk membangun tradisi intelektual, memperkuat pembinaan kader, memperluas gerakan advokasi, dan terlibat aktif menyelesaikan persoalan hukum serta sosial di tengah masyarakat.
‎
‎Pada akhirnya, keberhasilan PERMAHI tidak diukur dari seberapa dekat dengan lingkaran kekuasaan, seberapa sering tampil di kegiatan resmi, atau banyaknya jabatan yang diraih kadernya. Keberhasilan organisasi ini diukur dari seberapa jauh ia mampu menjaga kemandirian, menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan memberi manfaat nyata bagi warga Majalengka.
‎
‎Agus Sulaeman beserta seluruh pengurus baru kini memikul tanggung jawab untuk membuktikan bahwa idealisme mahasiswa hukum bukan sekadar semboyan organisasi. Melainkan sebuah janji perjuangan yang diwujudkan melalui pemikiran, keberanian, integritas, dan pengabdian tulus.
‎
‎Karena hukum tidak seharusnya hanya menjadi alat pengatur masyarakat. Hukum harus menjadi tameng untuk melindungi hak warga, membatasi kekuasaan, dan memastikan keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.****
‎