Meski demikian, tindakan terhadap alat berat harus dilakukan berdasarkan hukum, melalui penyitaan, pengamanan barang bukti, dan pemusnahan apabila telah memenuhi ketentuan hukum serta mendapatkan keputusan atau kewenangan yang sah.
Agus Flores menilai Korps Brimob Polri dan satuan TNI yang memiliki kewenangan sesuai aturan dapat dilibatkan dalam dukungan pengamanan operasi penertiban apabila diperlukan.
Penindakan tersebut harus mengutamakan keselamatan masyarakat, menghindari tindakan sewenang-wenang, serta tetap berada dalam koridor hukum.
AGUS FLORES: BONGKAR JARINGAN, JANGAN HANYA TERTIBKAN PEKERJA LAPANGAN
Lebih lanjut, Agus Flores menegaskan bahwa pemberantasan pertambangan ilegal harus menyentuh seluruh mata rantai bisnisnya.
Mulai dari pemodal, pemilik peralatan, pengelola lokasi, pemasok bahan bakar, pengangkut, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia merupakan aset negara yang harus dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan simbol, bahasa moral, maupun penampilan religius untuk menutupi dugaan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
DESAK PEMERINTAH DAN APARAT BERTINDAK
Agus Flores berharap Presiden, kementerian terkait, Polri, TNI sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum lainnya memperkuat koordinasi dalam memberantas pertambangan ilegal.
Ia meminta agar setiap daerah yang memiliki indikasi aktivitas PETI mendapatkan perhatian serius, terutama wilayah yang diduga memiliki jaringan pertambangan dengan perputaran uang besar.
Menurut Agus Flores, pemberantasan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada operasi sesaat atau sekadar pencitraan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.
Dugaan setoran Rp130 juta per alat setiap bulan dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal masih memerlukan verifikasi serta pembuktian dari pihak berwenang. Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan dugaan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Prinsipnya, kekayaan alam Indonesia harus dilindungi. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dalam menguasai atau mengeksploitasi sumber daya alam negara secara ilegal. (Tim)










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.