Suararepublik.com Jakarta, 18 November 2026 – Persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, melontarkan kritik keras terhadap dugaan masih maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diklaim diterimanya selama melakukan kunjungan ke berbagai daerah, Agus Flores menyebut praktik pertambangan ilegal diduga masih berlangsung secara masif. Wilayah yang menjadi perhatiannya meliputi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Papua.
Menurut Agus Flores, persoalan tambang ilegal tidak cukup diselesaikan hanya dengan pernyataan dan instruksi pemberantasan. Diperlukan tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, serta keberanian membongkar pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
DUGAAN SETORAN RP130 JUTA PER ALAT PER BULAN PERLU DISELIDIKI
Salah satu persoalan serius yang disampaikan Agus Flores adalah dugaan adanya aliran setoran mencapai Rp130 juta per unit alat berat atau peralatan tambang setiap bulan.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalan pertambangan ilegal bukan sekadar pelanggaran perizinan, melainkan berpotensi melibatkan jaringan kepentingan dan praktik penyalahgunaan kewenangan.
Agus Flores meminta aparat penegak hukum menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk siapa penerima uang, siapa pemberi, bagaimana mekanisme penyerahan, serta apakah terdapat keterlibatan oknum yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Ia menilai penindakan terhadap pekerja lapangan saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pemodal, pemilik alat berat, penampung hasil tambang, dan pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal tidak ikut diperiksa.
JANGAN HANYA BERKOAR-KOAR, PRESIDEN PERLU MENDAPATKAN LAPORAN NYATA
Agus Flores juga menyoroti pentingnya keseriusan seluruh jajaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemberantasan tambang ilegal.
Menurutnya, perintah Presiden untuk membersihkan praktik pertambangan ilegal harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan.
Ia mempertanyakan mengapa aktivitas tambang ilegal masih diduga berlangsung di sejumlah daerah meskipun pemberantasan tambang ilegal telah menjadi perhatian pemerintah.
Agus Flores menduga salah satu faktor yang membuat praktik tersebut sulit dihentikan adalah kemungkinan adanya oknum aparat yang bermain atau memberikan perlindungan.
Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan, bukan sekadar tuduhan. Oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus diproses sesuai hukum tanpa memandang pangkat maupun kedudukannya.
USULAN AGUS FLORES: TINDAKAN TEGAS TERHADAP ALAT TAMBANG ILEGAL
Dalam pernyataannya, Agus Flores bahkan melontarkan usulan agar alat-alat berat yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal tidak lagi dibiarkan beroperasi.
Ia menyampaikan gagasan tindakan pemusnahan terhadap peralatan tambang ilegal sebagaimana menurutnya dilakukan dalam sejumlah praktik penegakan hukum di luar negeri.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.