MOROTAI | SuaraRepublik.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, menyatakan akan menelusuri sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi Cipayung Plus. Isu tersebut mencakup dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), temuan anggaran pembentukan Satuan Tugas (Satgas), hingga hasil pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pernyataan itu disampaikan Safri saat menerima perwakilan Cipayung Plus di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta Kajari yang baru menjabat memastikan penanganan berbagai persoalan dugaan penyimpangan anggaran di Morotai berlangsung transparan dan tanpa tebang pilih.

Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikfan Pina, mengatakan persoalan pengelolaan BUMDes tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan saat ini. Ia meminta Kejaksaan menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk pengelolaan BUMDes di 88 desa.

Menanggapi hal itu, Safri mengungkapkan bahwa perkara dugaan korupsi BUMDes Desa Gosoma telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate.

Bahkan, proses pelimpahan tersebut telah ditandatanganinya pada hari yang sama dengan pelaksanaan audiensi.

“Hari ini sudah saya perintahkan pelimpahan ke pengadilan. Yang BUMDes itu tadi sudah saya tanda tangan pelimpahan,” kata Safri.

Ia menjelaskan, jaksa dari bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah membawa berkas perkara ke Pengadilan Tipikor. Selanjutnya, Kejaksaan menunggu proses penerimaan berkas dan penetapan jadwal persidangan.

Safri juga membuka peluang penelusuran terhadap pengelolaan BUMDes di desa lain apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Namun, langkah tersebut tetap harus memperhatikan mekanisme pembinaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain BUMDes, mahasiswa mempertanyakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran pembentukan Satgas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Ikfan menyebut terdapat temuan kerugian negara lebih dari Rp200 juta dari penggunaan anggaran tahun 2024 yang diperiksa pada 2025. Mahasiswa meminta Kejaksaan mengusut persoalan tersebut, sekaligus menelusuri dasar penganggaran pembentukan Satgas.

Safri mengaku belum memperoleh informasi maupun dokumen terkait temuan itu ketika proses serah terima jabatan dari Kajari sebelumnya.

Meski demikian, ia langsung meminta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) menelusuri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK melalui Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.

“Nanti saya minta tolong ini Kasi Datun coba follow up LHP BPK itu ke Inspektorat. Kita cek dulu, apakah ini administrasi atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR),” ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, termasuk memastikan status penyelesaian temuan.

Persoalan lain yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Perwakilan mahasiswa lainnya, Hamjat, menyebut nilai temuan tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar.