TERNATE | SuaraRepublik.com – Sejumlah persoalan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pulau Morotai mendorong Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro) Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

Desakan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Kantor BPK Perwakilan Malut, Selasa (10/11/2026). Massa meminta BPK menelusuri sejumlah persoalan yang dinilai belum diselesaikan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Ketua Hippmamoro Malut, Fandi Lukman, mengatakan salah satu persoalan yang harus diperiksa adalah tunggakan penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa di 88 desa tahun anggaran 2025, khususnya pembayaran Desember.

Mereka juga meminta penelusuran terhadap anggaran Satgas Kabupaten Pulau Morotai, pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang belum tuntas, serta persoalan ganti rugi Rp92,5 miliar antara Pemkab Morotai dan PT Morotai Marine Culture (MMC).

Fandi menilai Bupati Rusli Sibua harus ikut diperiksa karena bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan dan anggaran daerah.

“Pak Bupati Rusli Sibua kan bertanggung jawab atas seluruh struktur anggaran pemerintah di Morotai. Jadi, BPK harus memeriksa Pak Bupati,” tegasnya.

Hippmamoro juga berencana membawa sejumlah persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk ditelusuri lebih lanjut. Mereka menduga terdapat indikasi korupsi dalam sejumlah persoalan itu.

Sementara itu, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Malut, Dana Susetyawan, mengatakan pihaknya menerima aspirasi massa. Namun, pengaduan tersebut belum disertai laporan tertulis dan uraian terperinci.

“Semua pengaduan, semua tuntutan, semua pelaporan dari masyarakat, mahasiswa, LSM tetap kami tampung. Namun, akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.