Menanggapi hal itu, Safri kembali meminta Kasi Datun menelusuri dokumen hasil pemeriksaan guna memastikan bentuk temuan serta tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Ia menilai perlu dipastikan apakah persoalan tersebut sudah diselesaikan dan bagaimana langkah pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

Dalam audiensi yang sama, mahasiswa turut menyampaikan persoalan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang disebut telah berbulan-bulan ditangani kepolisian.

Safri mengatakan Kejaksaan belum dapat memberikan keterangan mengenai perkembangan perkara tersebut karena masih dalam penanganan kepolisian dan belum disampaikan secara resmi kepada pihaknya.

Ia menyarankan korban atau pelapor meminta informasi perkembangan penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada kepolisian.

“Korban yang suruh bertanya, laporan ini sudah sampai di mana, SP2HP-nya bagaimana, minta perkembangan,” katanya.

Safri menegaskan Kejaksaan terbuka menerima aspirasi masyarakat. Namun, penanganan setiap persoalan harus disesuaikan dengan bidang kewenangan masing-masing, baik pidana umum, pidana khusus, intelijen, maupun perdata dan tata usaha negara.

Ia juga meminta mahasiswa dan masyarakat menyertakan data serta dokumen pendukung agar laporan yang disampaikan dapat ditelusuri secara lebih lanjut.

Diketahui, Cipayung Plus Morotai merupakan gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).