Suararepublik.com Simalungun ā Kapolres Simalungun, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Simalungun yang digelar di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Dalam laporannya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Simalungun turut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait prioritas penyelesaian konflik agraria di wilayah hukumnya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan agenda utama pembahasan hasil survei Kabupaten Simalungun serta perkembangan kasus-kasus pertanahan. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 22 September 2026 di Aula Balai Harungguan Pemkab Simalungun.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, S.T., membuka secara resmi rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa GTRA hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengurai ketimpangan urusan tanah dan menyelesaikan konflik agraria yang kerap terjadi di tengah masyarakat. “Program Reforma Agraria menjadi instrumen nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurai permasalahan tanah di Simalungun sehingga memiliki kepastian hukum,” ujar Benny Gusman Sinaga.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun, Shafwan, S.H., menerangkan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pendataan lapangan yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari identifikasi dan inventarisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Hari ini kita melaksanakan rapat integrasi dan perencanaan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Simalungun tahun 2026, yang akan ditindaklanjuti dengan bimbingan di lokasi Kampung Reforma Agraria Nagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean,” ucap Shafwan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus turut memberikan sambutan dan memaparkan data terkini terkait potensi konflik agraria di wilayah hukumnya. “Dari sisi sudut pandang kepolisian, potensi konflik terkait agraria di Simalungun sangat banyak. Dari data kami, ada sekitar sembilan kasus agraria di Simalungun, belum lagi masalah-masalah baru yang muncul,” ungkap AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.
Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian memiliki kepentingan utama dalam menjaga Kamtibmas, namun bukan sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa tanah. “Yang bisa kami lakukan hanya memfasilitasi dan memediasi kedua pihak yang berkonflik dengan melihat bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, namun mediasi sifatnya hanya meredam sementara karena akar masalahnya belum selesai,” ujar AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.
Lebih lanjut, dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Kapolres Simalungun mempertanyakan urgensi pemilihan objek Reforma Agraria tahun 2026 yang jatuh pada Nagori Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun, Kecamatan Silau Kahean. “Kami menyayangkan mengapa ada daerah yang sudah benar-benar lepas dari areal kawasan hutan melalui TORA dan berpotensi konflik, seperti di Nagori Sipangan Bolon Mekar pada lahan Porti dan Sidallogan, justru belum disegerakan penyelesaiannya,” ucap AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.








Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.