Menanggapi hal tersebut, Kepala ATR/BPN Simalungun menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh masukan dari Kapolres dan tengah menginventarisir permasalahan tanah di Simalungun. Pihak ATR/BPN menyatakan bahwa daerah yang disampaikan Kapolres akan menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang.

Dalam laporannya, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus juga mengajak seluruh tim GTRA untuk turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi hukum pertanahan kepada masyarakat. “Kami harapkan tim ini dapat bersama-sama memberikan sosialisasi hukum pertanahan dan langkah-langkah pemerintah terkait reforma agraria, sehingga warga mengerti perkembangan informasi dan tidak mudah diprovokasi pihak-pihak tertentu,” tutup AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.

Rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Kejaksaan, Kodim 0207/SML, serta jajaran Satreskrim dan Satintelkam Polres Simalungun ini berakhir pada pukul 16.20 WIB, ditandai dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama, serta berjalan aman dan lancar. (Tim)