MOROTAI | SuaraRepublik.com — Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizki, meminta panitia pelaksana dan Dinas Pariwisata memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran Morotai Festival (Morofest) 2026 sebesar Rp1,1 miliar.

Desakan tersebut mengemuka setelah muncul sejumlah pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran Morofest 2026, terutama terkait rincian penggunaan dana dan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan. DPRD sebagai lembaga pengawasan daerah memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan.

“Kami ingin memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Karena itu, panitia dan Dinas Pariwisata harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada DPRD,” tegas Rizki saat dikonfirmasi media ini, Senin (16/11/2026).

Rizki menegaskan, penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. DPRD perlu memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga realisasi belanja Morofest 2026.

Dalam perkembangan sebelumnya, persoalan pertanggungjawaban Morofest 2026 juga mencuat setelah Ketua Panitia, Ramlan Drakel, mengungkapkan bahwa laporan dari sejumlah seksi kepanitiaan belum seluruhnya diterima. Selain itu, rincian penggunaan anggaran sebesar Rp1,1 miliar juga belum dijabarkan secara terperinci.

Ramlan menyebut anggaran Morofest bersumber dari APBD sebesar Rp1,1 miliar. Namun, ia mengaku belum menerima rincian penggunaan anggaran secara terperinci karena dana yang disampaikan kepadanya masih dalam bentuk gelondongan.

Di sisi lain, berdasarkan laporan penutupan kegiatan, Morofest 2026 mencatat keterlibatan 116 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 1.794 peserta dari sejumlah agenda kegiatan.

Jumlah tersebut mencakup 702 peserta Fun Run dan 539 peserta jalan sehat, di samping berbagai kegiatan lainnya. Namun, informasi mengenai nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan dari keterlibatan UMKM belum disampaikan secara terperinci.

Dari sisi regulasi, fungsi pengawasan DPRD kabupaten diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Pasal 154 ayat (1) huruf c secara tegas memberikan tugas dan wewenang kepada DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Ketentuan tersebut juga memberikan ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan teknis pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.