Morotai memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik. Namun, keunggulan geografis itu belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Ketika kepastian tata ruang masih menjadi persoalan, kemandirian fiskal belum tercapai, dan hilirisasi sumber daya belum optimal, cita-cita pemekaran perlu ditakar kembali.

Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai bukan sekadar perubahan batas administrasi. Deklarasi di Pasar Cita, yang kini menjadi Taman Kota Daruba, pada 26 November 2006, menjadi bagian dari perjalanan panjang masyarakat memperjuangkan pemerintahan sendiri. Perjuangan itu berujung pada pembentukan Kabupaten Pulau Morotai melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008.

Harapannya jelas: pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih cepat, dan ekonomi masyarakat tumbuh. Setelah bertahun-tahun berjalan, pertanyaannya adalah sejauh mana harapan tersebut telah menjadi kenyataan?

Otonomi daerah tidak cukup diukur dari keberadaan kantor pemerintahan, bertambahnya struktur birokrasi, atau besarnya anggaran pembangunan. Ukuran yang lebih penting ialah kemampuan daerah menciptakan pekerjaan, memperkuat pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Di titik inilah Morotai menghadapi sejumlah pekerjaan rumah.

Geopolitik Besar, Ekonomi Belum Mandiri

Letak Morotai di bibir Pasifik kerap disebut sebagai keunggulan strategis. Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan peninggalan sejarah Perang Dunia II menyediakan modal untuk membangun ekonomi daerah.

Pemerintah juga mengembangkan berbagai program, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Namun, potensi dan program tidak dengan sendirinya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Konektivitas logistik, fasilitas pengolahan hasil perikanan, akses pasar, dan kualitas sumber daya manusia menentukan apakah potensi itu benar-benar memberi nilai tambah. Tanpa dukungan tersebut, Morotai berisiko terus menjual keunggulan geografis tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding.

Persoalan lain terletak pada struktur keuangan daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah belum mampu menopang kebutuhan belanja secara memadai, ruang gerak pemerintah untuk membiayai pembangunan secara mandiri menjadi terbatas.

Ketergantungan terhadap dana transfer pusat memang bukan persoalan eksklusif Morotai. Namun, kondisi itu tetap menuntut strategi ekonomi yang lebih terarah. Daerah perlu membangun sumber pendapatan produktif, bukan sekadar memperbesar aktivitas administrasi pemerintahan.

Pertanyaan berikutnya: bagaimana mengubah potensi laut dan pariwisata menjadi industri yang menyerap tenaga kerja lokal?

Ketika Tata Ruang Menjadi Persoalan

Tantangan pembangunan Morotai juga terlihat dalam persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sengketa atau tumpang tindih klaim lahan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak pertahanan menunjukkan bahwa pengelolaan ruang membutuhkan penyelesaian lintas sektor.

Persoalan ini tidak sederhana. Morotai memiliki nilai strategis bagi pertahanan negara, tetapi pada saat yang sama tanah merupakan sumber penghidupan masyarakat.