Pemerintah daerah perlu memperkuat basis ekonomi, sementara pemerintah pusat harus memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan kebutuhan pembangunan lokal.

Penyelesaian RTRW, penguatan PAD, hilirisasi perikanan, dan pengembangan pariwisata bukan agenda yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dalam menentukan apakah Morotai mampu mengubah potensi menjadi kemakmuran.

Morotai tidak kekurangan modal geografis dan sumber daya. Tantangannya adalah memastikan modal itu dikelola melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang transparan, dan penyelesaian konflik yang adil.

Pada akhirnya, keberhasilan otonomi tidak ditentukan oleh seberapa sering Morotai disebut sebagai mutiara Pasifik. Ukurannya ialah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang lebih baik, kepastian atas hak mereka, dan kesempatan menikmati hasil pembangunan.

Jika persoalan mendasar itu terus tertunda, visi besar pemekaran akan tetap menjadi janji yang belum sepenuhnya terwujud.