Morotai memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik. Namun, keunggulan geografis itu belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Ketika kepastian tata ruang masih menjadi persoalan, kemandirian fiskal belum tercapai, dan hilirisasi sumber daya belum optimal, cita-cita pemekaran perlu ditakar kembali.

Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai bukan sekadar perubahan batas administrasi. Deklarasi di Pasar Cita, yang kini menjadi Taman Kota Daruba, pada 26 November 2006, menjadi bagian dari perjalanan panjang masyarakat memperjuangkan pemerintahan sendiri. Perjuangan itu berujung pada pembentukan Kabupaten Pulau Morotai melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008.

Harapannya jelas: pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih cepat, dan ekonomi masyarakat tumbuh. Setelah bertahun-tahun berjalan, pertanyaannya adalah sejauh mana harapan tersebut telah menjadi kenyataan?

Otonomi daerah tidak cukup diukur dari keberadaan kantor pemerintahan, bertambahnya struktur birokrasi, atau besarnya anggaran pembangunan. Ukuran yang lebih penting ialah kemampuan daerah menciptakan pekerjaan, memperkuat pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Di titik inilah Morotai menghadapi sejumlah pekerjaan rumah.

Geopolitik Besar, Ekonomi Belum Mandiri

Letak Morotai di bibir Pasifik kerap disebut sebagai keunggulan strategis. Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan peninggalan sejarah Perang Dunia II menyediakan modal untuk membangun ekonomi daerah.

Pemerintah juga mengembangkan berbagai program, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Namun, potensi dan program tidak dengan sendirinya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Konektivitas logistik, fasilitas pengolahan hasil perikanan, akses pasar, dan kualitas sumber daya manusia menentukan apakah potensi itu benar-benar memberi nilai tambah. Tanpa dukungan tersebut, Morotai berisiko terus menjual keunggulan geografis tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding.

Persoalan lain terletak pada struktur keuangan daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah belum mampu menopang kebutuhan belanja secara memadai, ruang gerak pemerintah untuk membiayai pembangunan secara mandiri menjadi terbatas.

Ketergantungan terhadap dana transfer pusat memang bukan persoalan eksklusif Morotai. Namun, kondisi itu tetap menuntut strategi ekonomi yang lebih terarah. Daerah perlu membangun sumber pendapatan produktif, bukan sekadar memperbesar aktivitas administrasi pemerintahan.

Pertanyaan berikutnya: bagaimana mengubah potensi laut dan pariwisata menjadi industri yang menyerap tenaga kerja lokal?

Ketika Tata Ruang Menjadi Persoalan

Tantangan pembangunan Morotai juga terlihat dalam persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sengketa atau tumpang tindih klaim lahan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak pertahanan menunjukkan bahwa pengelolaan ruang membutuhkan penyelesaian lintas sektor.

Persoalan ini tidak sederhana. Morotai memiliki nilai strategis bagi pertahanan negara, tetapi pada saat yang sama tanah merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Lahan yang disebut mencapai lebih dari 400 hektare menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperiksa melalui dokumen pertanahan, batas penguasaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Luas dan status lahan tersebut harus dipastikan secara terbuka agar perdebatan tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak.

Kepentingan pertahanan negara dan hak masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Negara perlu menjaga fungsi strategis wilayah, sedangkan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai sesuai ketentuan.

Di sinilah pemerintah pusat dan daerah diuji. Apakah koordinasi lintas sektor mampu menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian, atau persoalan itu akan terus membebani perencanaan pembangunan?

RTRW bukan sekadar dokumen administratif. Ia menjadi dasar bagi penentuan peruntukan ruang, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepastian investasi. Ketidakpastian tata ruang berpotensi memperpanjang konflik serta menyulitkan pemerintah menentukan arah pembangunan.

Karena itu, penyelesaiannya harus didasarkan pada data yang dapat diuji, bukan sekadar kompromi politik atau klaim historis.

Pemekaran Tidak Boleh Berhenti pada Birokrasi

Ada kecenderungan untuk mengukur keberhasilan otonomi melalui pertumbuhan institusi pemerintahan. Padahal, pembentukan daerah baru semestinya memperluas kesempatan ekonomi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Morotai membutuhkan perubahan orientasi. Anggaran daerah perlu diarahkan pada program yang memberikan hasil terukur bagi masyarakat, terutama pendidikan vokasi, infrastruktur dasar, penguatan usaha lokal, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan.

Di bidang perikanan, pengembangan SKPT seharusnya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas. Pemerintah perlu mendorong pengolahan hasil tangkapan, penyimpanan berpendingin, peningkatan mutu, dan perluasan akses pasar. Dengan cara itu, nelayan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi dapat memperoleh manfaat lebih besar dari rantai usaha perikanan.

Di sektor pariwisata, sejarah Perang Dunia II dan kekayaan bahari Morotai dapat dikembangkan sebagai daya tarik yang berbeda. Namun, promosi destinasi harus berjalan bersama perbaikan akses, kualitas layanan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Pembangunan juga memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Beasiswa vokasi kelautan, pariwisata, dan teknologi akan lebih bermanfaat jika dihubungkan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan peluang kerja di daerah.

Sementara itu, evaluasi belanja pemerintah perlu dilakukan secara terbuka. Efisiensi bukan semata-mata mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan anggaran menghasilkan manfaat publik yang dapat diukur.

Mengembalikan Arah Otonomi

Otonomi Morotai perlu dinilai berdasarkan hasilnya, bukan hanya sejarah perjuangannya. Pemekaran memang membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, kedekatan administratif tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat basis ekonomi, sementara pemerintah pusat harus memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan kebutuhan pembangunan lokal.

Penyelesaian RTRW, penguatan PAD, hilirisasi perikanan, dan pengembangan pariwisata bukan agenda yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dalam menentukan apakah Morotai mampu mengubah potensi menjadi kemakmuran.

Morotai tidak kekurangan modal geografis dan sumber daya. Tantangannya adalah memastikan modal itu dikelola melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang transparan, dan penyelesaian konflik yang adil.

Pada akhirnya, keberhasilan otonomi tidak ditentukan oleh seberapa sering Morotai disebut sebagai mutiara Pasifik. Ukurannya ialah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang lebih baik, kepastian atas hak mereka, dan kesempatan menikmati hasil pembangunan.

Jika persoalan mendasar itu terus tertunda, visi besar pemekaran akan tetap menjadi janji yang belum sepenuhnya terwujud.