Lahan yang disebut mencapai lebih dari 400 hektare menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperiksa melalui dokumen pertanahan, batas penguasaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Luas dan status lahan tersebut harus dipastikan secara terbuka agar perdebatan tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak.
Kepentingan pertahanan negara dan hak masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Negara perlu menjaga fungsi strategis wilayah, sedangkan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai sesuai ketentuan.
Di sinilah pemerintah pusat dan daerah diuji. Apakah koordinasi lintas sektor mampu menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian, atau persoalan itu akan terus membebani perencanaan pembangunan?
RTRW bukan sekadar dokumen administratif. Ia menjadi dasar bagi penentuan peruntukan ruang, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepastian investasi. Ketidakpastian tata ruang berpotensi memperpanjang konflik serta menyulitkan pemerintah menentukan arah pembangunan.
Karena itu, penyelesaiannya harus didasarkan pada data yang dapat diuji, bukan sekadar kompromi politik atau klaim historis.
Pemekaran Tidak Boleh Berhenti pada Birokrasi
Ada kecenderungan untuk mengukur keberhasilan otonomi melalui pertumbuhan institusi pemerintahan. Padahal, pembentukan daerah baru semestinya memperluas kesempatan ekonomi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Morotai membutuhkan perubahan orientasi. Anggaran daerah perlu diarahkan pada program yang memberikan hasil terukur bagi masyarakat, terutama pendidikan vokasi, infrastruktur dasar, penguatan usaha lokal, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan.
Di bidang perikanan, pengembangan SKPT seharusnya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas. Pemerintah perlu mendorong pengolahan hasil tangkapan, penyimpanan berpendingin, peningkatan mutu, dan perluasan akses pasar. Dengan cara itu, nelayan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi dapat memperoleh manfaat lebih besar dari rantai usaha perikanan.
Di sektor pariwisata, sejarah Perang Dunia II dan kekayaan bahari Morotai dapat dikembangkan sebagai daya tarik yang berbeda. Namun, promosi destinasi harus berjalan bersama perbaikan akses, kualitas layanan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Pembangunan juga memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Beasiswa vokasi kelautan, pariwisata, dan teknologi akan lebih bermanfaat jika dihubungkan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan peluang kerja di daerah.
Sementara itu, evaluasi belanja pemerintah perlu dilakukan secara terbuka. Efisiensi bukan semata-mata mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan anggaran menghasilkan manfaat publik yang dapat diukur.
Mengembalikan Arah Otonomi
Otonomi Morotai perlu dinilai berdasarkan hasilnya, bukan hanya sejarah perjuangannya. Pemekaran memang membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, kedekatan administratif tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.