JAKARTA | SuaraRepublik.com — Anak muda Flores Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka data pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pemerintah diminta memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan kepastian waktu penyerahan rumah kepada warga terdampak.
Desakan itu disampaikan Yolan Lewokuma. Ia menilai pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada perencanaan dan laporan administratif, sementara masyarakat masih membutuhkan kepastian tempat tinggal.
“Penyintas membutuhkan rumah dan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan. Pemerintah harus terbuka mengenai anggaran, progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, dan kapan rumah diserahkan kepada penerima manfaat,” kata Yolan.
Ia menyoroti rencana pembangunan 244 unit huntap di kawasan Kuhe dengan anggaran sekitar Rp80 miliar. Menurutnya, besarnya anggaran dan jumlah rumah yang direncanakan perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai realisasi pekerjaan dan perkembangan pembangunan di lapangan.
Yolan meminta pemerintah daerah menjelaskan kesiapan lahan, jumlah unit yang telah dibangun, persentase progres fisik, penggunaan anggaran, fasilitas pendukung, serta target penyelesaian dan jadwal penyerahan rumah.
Jika pembangunan mengalami keterlambatan, pemerintah diminta menyampaikan penyebabnya secara terbuka, termasuk kendala lahan, konstruksi, anggaran, maupun koordinasi antarlembaga. Penjelasan itu perlu disertai langkah penyelesaian dan target waktu yang jelas.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian. Jika ada kendala, jelaskan secara terbuka dan tetapkan target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Yolan, keberhasilan pembangunan huntap tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan. Rumah yang disediakan juga harus layak dihuni dan didukung fasilitas dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta akses jalan.
Ia juga mendorong Pemkab Flores Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar persoalan administratif maupun teknis tidak memperpanjang proses pemulihan warga terdampak.
Selain keterbukaan data, laporan perkembangan pembangunan perlu disampaikan secara berkala. Informasi tersebut penting bagi masyarakat, DPRD, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan program serta memastikan manfaatnya diterima oleh warga yang berhak.
“Keberhasilan pemulihan harus diukur dari hasil yang dirasakan penyintas, bukan hanya dari laporan pemerintah. Komitmen harus dibuktikan melalui data yang terbuka, pembangunan yang terukur, dan kepastian penyerahan rumah,” ujar Yolan, Jum’at (30/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus segera membuka data pembangunan huntap secara transparan, termasuk realisasi anggaran, progres fisik, kendala, dan jadwal penyerahan rumah. Kepastian tersebut tidak boleh terus menggantung, sebab penyintas berhak mengetahui perkembangan pemulihan yang menyangkut tempat tinggal dan masa depan mereka. Janji pembangunan harus dibuktikan dengan hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.