Nama Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Polda Sumsel, AKBP Parlindungan Lubis, serta Kepala Unit 3 Jatanras, AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi, disebut-sebut ikut bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan atau dugaan pembiaran terhadap praktik penyimpangan ini. Bahkan, Wilson Lalengke menduga indikasi keterlibatan oknum dapat meluas ke divisi lain, termasuk Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) serta jajaran pejabat utama di Mapolda Sumsel.
Indikasi kejanggalan semakin menguat ketika temuan di lapangan menunjukkan tidak adanya transparansi mengenai sidang disiplin maupun kode etik terhadap AKP Taufik Ismail. Meskipun laporan dugaan pemerasan Rp75 juta telah diajukan ke Divpropam Polri dan sidang disiplin telah digelar pada Januari 2026, salinan keputusan maupun hasil resmi sidang tersebut tidak pernah diberikan kepada korban hingga saat ini. Penutupan informasi ini mengindikasikan adanya upaya pelindungan internal (protectionism) terhadap oknum pelaku Taufik Ismail dan jaringannya.
Kasus dugaan pemerasan dan penghentian perkara secara sepihak ini memicu keprihatinan mendalam jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum dan etika global. Filsuf klasik Yunani, Plato (428–347 SM), dalam karyanya _The Laws_, menegaskan bahwa ketika penegak hukum yang ditugaskan menjaga keadilan justru menjadi pihak yang memeras masyarakat, maka fondasi negara tersebut sedang mengalami pembusukan dari dalam. Hukum yang dioperasikan atas dasar transaksi finansial merusak esensi _Rule of Law_ dan mengubahnya menjadi _Rule of Money_.
Sejalan dengan pandangan tersebut, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) melalui konsep _Kategori Imperatif_ menekankan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada kewajiban moral yang universal. Penegak hukum yang memanfaatkan posisi dan penderitaan korban kejahatan untuk keuntungan pribadi telah memperlakukan manusia bukan sebagai tujuan, melainkan sekadar alat untuk memperkaya diri. Fenomena ini menciptakan keretakan sosial dan menghancurkan kepercayaan publik (_public trust_) terhadap lembaga penegak hukum.
Dugaan skandal di Polda Sumsel ini menjadi ujian krusial bagi komitmen presisi Polri. Wilson Lalengke dan institusi PPWI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan keadilan yang hakiki, serta mendesak pembersihan menyeluruh terhadap oknum-oknum penyidik yang merusak nama baik kepolisian Republik Indonesia. (Tim)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.