Tim awak media SuaraRepublik.com selanjutnya akan melakukan konfirmasi kepada KPPG Kota Palembang untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, standar yang digunakan, status operasional SPPG, serta langkah tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

JIKA TERBUKTI MELANGGAR, OPERASIONAL HARUS DIEVALUASI

Publik kini menunggu sikap tegas dari instansi yang memiliki kewenangan.

Baca Juga:Polresta Deli Serdang Bersama BNNK Gerebek Lokasi Diduga Sarang Narkoba di Biru – Biru, Tiga Orang Diamankan

Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran SOP, ketidaksesuaian sistem pengelolaan limbah, atau pelanggaran ketentuan lainnya, pemerintah perlu menjelaskan tindakan yang akan diambil, termasuk kemungkinan penghentian sementara atau evaluasi operasional SPPG sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, jika pemeriksaan menyatakan SPPG telah memenuhi seluruh standar, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Dengan demikian, persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan klaim masing-masing pihak.

Baca Juga:Cuaca Panas Tak Surutkan Semangat, Satgas TMMD Ke-130 Bersama Warga Percepat Penyelesaian Akses Jalan Masyarakat

DUGAAN PENGAMBILAN HP AWAK MEDIA BELUM MENDAPAT JAWABAN

Persoalan lain yang masih menjadi tanda tanya adalah dugaan pengambilan atau perampasan HP milik seorang jurnalis/awak media saat menjalankan peliputan.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut, pemilik dan Aslap SPPG Tangga Takat disebut tidak memberikan jawaban atas pertanyaan awak media.

Baca Juga:Polresta Deli Serdang Melalui Kapolsek Tanjung Morawa Sampaikan Belasungkawa dan Berikan Tali Asih kepada Keluarga Korban Tabrakan

Sikap tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan ataupun pembenaran.

Namun, mengingat persoalan ini berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, klarifikasi dari pihak yang disebut perlu diberikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Jika memang tidak pernah terjadi tindakan tersebut, pihak terkait tentu memiliki kesempatan untuk membantah dan memberikan kronologi versi mereka.

Baca Juga:Ditlantas Polda Kaltim Perkuat Hubungan Kemitraan Dengan Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial Jum’at Berkah Bersama Komunitas Ojek Online

TIGA TUNTUTAN UTAMA WARGA

Warga Seberang Ulu II menyampaikan tiga tuntutan utama:

Pertama, meminta operasional dihentikan sementara apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran dalam sistem pengelolaan limbah atau ketentuan lainnya.

Kedua, meminta pemeriksaan teknis terhadap kerusakan rumah warga dan pertanggungjawaban apabila terbukti kerusakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan maupun operasional SPPG.

Ketiga, meminta dugaan intimidasi terhadap wartawan serta dugaan pengambilan alat peliputan diperiksa secara transparan sesuai ketentuan hukum.

PEMERINTAH JANGAN MENUNGGU PERSOALAN MEMBESAR

Polemik SPPG Tangga Takat kini menjadi ujian bagi fungsi pengawasan pemerintah dan instansi terkait.

Pemerintah tidak cukup hanya menerima pengaduan.

Instansi yang memiliki kewenangan juga harus memastikan bahwa setiap laporan masyarakat diperiksa, diverifikasi, dan diberikan kesimpulan yang jelas.

Jika benar tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.

Jika ditemukan pelanggaran, ambil tindakan sesuai aturan.

Jangan sampai masyarakat harus terus berulang kali menyampaikan keluhan baru kemudian pemerintah bergerak setelah persoalan menjadi konsumsi publik.

PUBLIK MENUNGGU BUKTI, BUKAN SEKADAR KLAIM

Polemik Dapur SPPG Tangga Takat kini membutuhkan pembuktian.