PROPAM DIMINTA TIDAK TUTUP MATA

Kuasa hukum meminta Propam Polda Sumsel melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mereka adukan.

Mereka juga meminta evaluasi terhadap proses penanganan perkara.

Publik kini menunggu apakah pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti secara objektif atau justru berhenti sebagai laporan administratif.

Jika memang tidak terdapat pelanggaran profesionalitas, pemeriksaan Propam seharusnya dapat memberikan kepastian sekaligus membersihkan nama aparat yang bekerja sesuai prosedur.

Namun apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas sesuai ketentuan harus dilakukan.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak hanya dibangun melalui banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga melalui cara perkara tersebut ditangani.

PENYIDIKAN DIMINTA TIDAK TERGESA-GESA

Kuasa hukum Rafika berharap proses penyidikan berjalan objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti, baik yang dapat memberatkan maupun yang dapat menguntungkan atau meringankan kliennya.

Mereka juga meminta agar penyidikan terhadap Rafika dihentikan, dengan alasan terdapat sejumlah aspek hukum dan fakta yang menurut mereka belum dipertimbangkan secara menyeluruh.

Permintaan tersebut tentu menjadi kewenangan penyidik untuk dinilai berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika unsur pidana memang terpenuhi dan alat bukti cukup, proses hukum harus berjalan.

Sebaliknya, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa unsur pidana tidak terpenuhi, maka aparat juga harus berani mengambil langkah hukum yang sesuai.

PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN PENANGANAN PERKARA

Perkara ini kini memiliki setidaknya dua sisi yang perlu diuji.

Di satu sisi terdapat laporan dugaan tindak pidana pencurian yang menjadi dasar proses penyidikan.

Di sisi lain, kuasa hukum Rafika mengajukan sejumlah keberatan, mulai dari status harta dalam perkawinan, dugaan KDRT, peristiwa 2 Mei 2026, hingga dugaan ketidakprofesionalan penyidik yang kini dilaporkan ke Propam.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan perang pernyataan, melainkan pemeriksaan hukum yang objektif dan transparan.

Propam perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran etik atau prosedur dalam penanganan perkara.

Sementara penyidik perlu memastikan seluruh fakta dan alat bukti diperiksa secara menyeluruh tanpa mengabaikan fakta yang meringankan pihak terlapor.

SuaraRepublik.com akan terus memantau perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Rafika Satriani, pihak suami/pelapor, penyidik Polda Sumsel, Propam Polda Sumsel, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.

Asas Praduga Tak Bersalah & Kode Etik Jurnalistik: Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap dianggap tidak bersalah sebelum terdapat bukti yang sah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebutan dugaan, laporan, maupun pengaduan dalam berita ini tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan. SuaraRepublik.com mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, tidak menghakimi, serta hak jawab dan hak koreksi sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.