KUASA HUKUM SEBUT RAFIKA PERNAH MENJADI KORBAN DUGAAN KDRT

Persoalan semakin kompleks setelah kuasa hukum mengungkap adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebut dialami Rafika.

Menurut Septian, dugaan KDRT tersebut terjadi pada 26 April 2026.

Rafika disebut mengalami sejumlah luka dan kondisi fisik setelah peristiwa tersebut.

Kuasa hukum menyatakan dugaan KDRT itu telah dilaporkan kepada kepolisian dan ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan di Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel, dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/618/IV/2026/SPKT/Polda Sumsel.

Dalil tersebut menjadi salah satu bagian penting yang menurut kuasa hukum harus dipertimbangkan dalam melihat rangkaian persoalan rumah tangga yang kemudian berujung pada perkara dugaan pencurian.

Namun demikian, adanya laporan atau proses penyidikan perkara KDRT tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak yang dilaporkan. Hal tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

PERISTIWA 2 MEI 2026 JUGA DIMINTA DIBUKA KEMBALI

Kuasa hukum juga mempersoalkan peristiwa yang disebut terjadi pada 2 Mei 2026.

Menurut keterangan mereka, Rafika saat itu kembali mengalami ancaman kekerasan dan meminta bantuan kepolisian.

Kuasa hukum menyebut AKP Maju Tamba, S.H., bersama tim kemudian mendatangi kediaman Rafika setelah menerima permintaan bantuan.

Rafika disebut diarahkan untuk meninggalkan rumah demi keselamatannya.

Kondisi tersebut kemudian dijadikan bagian dari argumentasi kuasa hukum untuk menjelaskan alasan Rafika meninggalkan rumah serta membawa sejumlah uang dan dokumen.

Menurut kuasa hukum, barang-barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup dan keamanan harta keluarga.

Di sinilah proses penyidikan dituntut tidak berhenti pada satu peristiwa saja.

Jika benar terdapat rangkaian kejadian sebelum Rafika meninggalkan rumah, maka seluruh rangkaian tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui konteks, niat, kepemilikan barang, serta tindakan masing-masing pihak.

SEJUMLAH SAKSI DIPERSOALKAN, PENYIDIK DIMINTA JELASKAN

Dalam pengaduannya kepada Propam, kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pihak yang menurut mereka memiliki informasi penting terkait perkara, namun disebut belum dimintai keterangan oleh penyidik.

Pihak yang disebut antara lain anak kandung pelapor dan terlapor, Ketua RT 40, pembantu rumah tangga, serta AKP Maju Tamba yang menurut kuasa hukum mengetahui kondisi dan peristiwa pada 2 Mei 2026.

Pertanyaan publik kemudian mengarah pada proses penyidikan:

Apakah seluruh saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sudah diperiksa?

Apakah bukti yang menguntungkan maupun yang meringankan Rafika juga telah dipertimbangkan?

Apakah status kepemilikan harta telah diperiksa secara menyeluruh?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah dugaan KDRT serta peristiwa 2 Mei 2026 telah ditempatkan dalam konteks yang tepat ketika penyidik membangun konstruksi perkara dugaan pencurian?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penyidikan yang profesional seharusnya tidak hanya mencari bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana, tetapi juga menguji fakta yang dapat membantah, meringankan, atau mengubah konstruksi perkara.