Bengkulu Kaur, Suara Republik. Com//
Sebuah dugaan kasus yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kaur berinisial BS menjadi perhatian publik setelah beredarnya video yang diduga memperlihatkan perilaku asusila. Peristiwa tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat yang berharap persoalan itu ditangani sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
BS diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Kaur dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Kaur Selatan, Tetap, Kaur Tengah, Semidang Gumay, Luas, dan Muara Saung. Selain menjabat sebagai legislator, BS juga disebut sebagai salah satu pengurus Partai Golkar di Kabupaten Kaur.
Hingga kini, belum terdapat pernyataan resmi dari BS maupun pihak terkait mengenai keaslian video yang beredar maupun dugaan yang dialamatkan kepadanya. Karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sekretaris Desa Tuguk, Rozi, mengatakan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kode etik oleh seorang pejabat publik, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi yang berwenang.
Rozi juga menyampaikan bahwa BS telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaur selama dua periode. Ia menyebut perempuan yang diduga muncul dalam video tersebut merupakan warga Desa Tuguk yang dikenalnya, namun penentuan benar atau tidaknya dugaan tersebut tetap harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang.
Sejumlah warga Desa Tuguk turut memberikan tanggapan atas beredarnya video tersebut. Mereka berharap apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku bagi pejabat publik.
Warga lainnya, Ismail, menilai masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan benar atau salahnya suatu dugaan. Menurutnya, proses penegakan hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki otoritas.
Senada dengan itu, Pitra, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Kaur Tengah, berharap seluruh pihak menghormati proses hukum. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus menjadi teladan serta bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat.
Kepala Desa Tuguk juga mengimbau agar persoalan tersebut disikapi secara bijaksana. Ia menilai penyelesaian harus mengedepankan aturan yang berlaku dan menjadi kewenangan instansi terkait, bukan diputuskan berdasarkan opini di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas seorang pejabat publik. Namun demikian, media berkewajiban menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan menunggu hasil penyelidikan dan klarifikasi resmi dari pihak berwenang sebelum menarik kesimpulan atas dugaan yang beredar.
