Diskusi Publik Forum Nalar Majalengka: BIJB Kertajati “Mati Suri”, Masih Adakah Harapan Kembali ke Visi Awal

MAJALENGKA,Suararepublik.com – Forum Nalar Majalengka menggelar diskusi publik bertajuk “BIJB Kertajati Mati Suri, Masih Adakah Harapan?” di halaman Majalengka Creative Center (MCC), Rabu (6/8/2026). Kegiatan yang dihadiri beragam organisasi kepemudaan dan mahasiswa se-Kabupaten Majalengka ini menjadi ruang refleksi dan penyampaian aspirasi agar pemerintah kembali pada visi awal pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
‎
‎Ruang Refleksi atas Kegelisahan Publik
‎
‎Forum Nalar Majalengka hadir sebagai wadah diskusi yang mendorong lahirnya gagasan kritis terhadap berbagai isu strategis daerah. Salah satu fokus utama yang diangkat ialah masa depan BIJB Kertajati yang dinilai belum mampu menjalankan fungsi sesuai tujuan awal pembangunannya.
‎
‎Inisiator Forum Nalar Majalengka, Angga Pangestu, menegaskan diskusi ini bukan dimaksudkan untuk menolak pembangunan ataupun program pemerintah. Sebaliknya, forum ingin mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar BIJB dikembalikan pada cita-cita awal sebagai bandara internasional yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
‎
‎”Forum ini lahir karena kami melihat ada kegelisahan yang sama di tengah masyarakat. BIJB dibangun dengan uang negara dan pengorbanan masyarakat Majalengka yang tidak sedikit. Karena itu, sudah seharusnya arah kebijakannya tetap berpijak pada tujuan awal, yaitu menjadikan BIJB Kertajati sebagai pusat konektivitas penerbangan dan penggerak ekonomi, bukan terus bergeser ke arah yang justru menjauh dari fungsi utamanya,” ujar Angga.
‎
‎Lebih lanjut, diskusi publik dinilai penting karena persoalan BIJB tidak hanya menyangkut operasional bandara, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pembangunan yang telah mengorbankan ribuan hektare lahan produktif milik masyarakat.
‎
‎Realitas Kontras: Investasi Besar, Utilisasi Sangat Rendah
‎
‎BIJB Kertajati dibangun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan investasi sekitar Rp2,6 triliun, namun hingga kini belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat konektivitas penerbangan dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Sejak awal, BIJB dirancang sebagai simpul transportasi udara yang didukung pengembangan Kertajati Aerocity sebagai kawasan logistik, industri dirgantara, perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah Rebana Metropolitan. Sayangnya, cita-cita tersebut dinilai belum terwujud secara optimal.
‎
‎Data menunjukkan sepanjang tahun 2025, BIJB hanya melayani 79.523 penumpang atau rata-rata sekitar 218 penumpang per hari. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan bandara internasional lainnya di Indonesia: hanya sekitar 0,14 persen dari Bandara Soekarno-Hatta, 2 persen dari Yogyakarta International Airport, dan 1 persen dari Bandara Kualanamu.
‎
‎Rendahnya tingkat utilisasi juga berdampak buruk pada kondisi keuangan. PT BIJB masih menanggung kewajiban utang sekitar Rp2 triliun, sementara pendapatan pada tahun 2025 hanya sekitar Rp16,7 miliar. Di sisi lain, biaya operasional mencapai Rp70 miliar per tahun, dan kerugian yang terjadi tetap ditanggung melalui APBD Provinsi Jawa Barat.
‎
‎Kebijakan yang Dinilai Tidak Menjawab Masalah
‎
‎Forum Nalar Majalengka turut mengkritisi sejumlah kebijakan yang ditawarkan pemerintah untuk menghidupkan kembali BIJB:
‎
‎- Embarkasi Haji dan Umrah — Kebijakan ini dinilai tidak dapat dijadikan solusi utama karena merupakan fungsi dasar yang dimiliki bandara internasional. Bahkan jika diasumsikan seluruh 240 ribu jamaah umrah dan 29 ribu jamaah haji asal Jawa Barat berangkat melalui Kertajati, angka tersebut hanya mampu memenuhi sekitar 12 persen dari target operasional bandara, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1,9 juta penumpang setiap tahun.
‎- Pembangunan Fasilitas MRO Hercules — Rencana ini dinilai menggeser orientasi BIJB dari bandara sipil menuju kepentingan industri pertahanan. Fasilitas MRO Hercules tidak menciptakan permintaan penerbangan sipil, tidak mendorong pembukaan rute baru, serta tidak menghasilkan arus wisatawan maupun pelaku bisnis yang menjadi fondasi berkembangnya kawasan Aerocity. Para pakar penerbangan juga menilai potensi pasar MRO Hercules di kawasan Asia relatif terbatas. Pemerintah dinilai lebih tepat mengembangkan fasilitas tersebut di kawasan yang memang memiliki fungsi militer, seperti Halim Perdanakusuma, sehingga BIJB tetap dapat difokuskan sebagai bandara sipil.
‎
‎Pengorbanan Masyarakat yang Belum Terbayar
‎
‎Diskusi juga menyoroti kembali pengorbanan masyarakat dalam pembangunan BIJB. Ribuan hektare lahan pertanian produktif telah dialihfungsikan dengan janji membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun hingga kini, manfaat yang dijanjikan dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Banyak warga kehilangan lahan pertanian, beralih profesi, bahkan menghadapi tekanan ekonomi setelah pembangunan berlangsung.
‎
‎Ketidakjelasan Arah Kebijakan Antar Pemerintahan
‎
‎Inisiator Forum Nalar Majalengka, Keny, menegaskan bahwa persoalan terbesar BIJB saat ini bukan sekadar minimnya jumlah penumpang, melainkan ketidakjelasan arah kebijakan antarlevel pemerintahan.
‎
‎”Yang kami lihat hari ini adalah tidak adanya satu arah kebijakan yang utuh. Pemerintah pusat berbicara mengenai MRO Hercules, pemerintah provinsi mewacanakan reaktivasi Husein Sastranegara, sementara Pemda Majalengka sendiri pesimis dengan arah tujuan bandara Kertajati — dibuktikan dengan dicabutnya Perda dana investasi cadangan yang diperuntukkan untuk bandar. Kalau masing-masing berjalan dengan agendanya sendiri, bagaimana mungkin BIJB bisa berkembang sesuai visi awalnya?” tegas Keny.
‎
‎Seruan: Kembalikan BIJB pada Visi Awal
‎
‎Forum Nalar Majalengka menyoroti inkonsistensi kebijakan di tiga tingkatan pemerintahan: Pemerintah Pusat menggeser orientasi ke sektor pertahanan, Pemerintah Provinsi mewacanakan reaktivasi.***