SUARAREPUBLIK.COM – KOTAMOBAGU — Tragedi kecelakaan dalam kegiatan drag race di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, menjadi sorotan serius. Informasi yang beredar menyebutkan korban meninggal dunia telah mencapai tujuh orang, sementara delapan orang lainnya masih menjalani perawatan.10/08/26
Jika angka tersebut terkonfirmasi oleh pihak berwenang, tragedi ini menjadi alarm keras bahwa penyelenggaraan event otomotif harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.10/08/26
Peristiwa tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai aspek keselamatan, kelayakan lokasi, pengamanan penonton, hingga kesiapan menghadapi kemungkinan kendaraan keluar dari lintasan.
Sebuah kegiatan yang telah memperoleh izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab apabila kemudian terjadi kecelakaan.
Ketika sebuah kegiatan berujung pada jatuhnya korban jiwa, seluruh unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlu diperiksa secara objektif berdasarkan peran, kewenangan, tindakan, standar keselamatan serta fakta yang ditemukan aparat penegak hukum.
Pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada pengemudi kendaraan.
Sejumlah pertanyaan penting harus dijawab, antara lain siapa yang menentukan lokasi, bagaimana kelayakan lintasan diperiksa, bagaimana jarak aman dengan masyarakat ditentukan, bagaimana penonton ditempatkan dan sejauh mana sistem pengamanan telah disiapkan.
Termasuk, apakah potensi kendaraan kehilangan kendali dan keluar lintasan sudah masuk dalam kajian risiko sebelum event dimulai.
Penggunaan jalan umum sebagai lintasan balap kendaraan berkecepatan tinggi membutuhkan sistem keselamatan yang jauh lebih ketat.Pasalnya, di sekitar jalan umum terdapat rumah warga, anak-anak, orang tua, pengguna jalan serta masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pertandingan.
Apabila benar terdapat korban yang berada di sekitar rumah atau halaman warga, maka posisi penonton, radius aman, barrier, area bebas penonton dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi aspek yang harus diperiksa secara menyeluruh.Kendaraan kehilangan kendali merupakan salah satu risiko yang harus diantisipasi dalam kegiatan balap.
Karena itu, sistem keselamatan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Sebaliknya, seluruh skenario terburuk harus dipersiapkan sejak sebelum kendaraan memasuki lintasan.Salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian adalah sistem pembatas area kegiatan.
Jika benar pembatas penonton hanya menggunakan tali atau pembatas sederhana, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan dan standar keselamatan yang diterapkan.
Tali dapat berfungsi sebagai penanda batas, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut mampu memberikan perlindungan ketika kendaraan kehilangan kendali.
Penyelenggara harus dapat menjelaskan bagaimana sistem barrier, area bebas penonton, petugas lintasan, pengamanan akses, jalur evakuasi, ambulans, tenaga medis serta prosedur tanggap darurat disiapkan.Pertanyaan paling mendasar adalah: Jika kendaraan keluar lintasan, apa yang akan menghentikannya sebelum menghantam masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi keselamatan sebuah event balap.Tragedi ini juga tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi pengemudi.
Apabila terdapat keterlibatan pemerintah kecamatan, kelurahan maupun pihak lainnya dalam pemberian rekomendasi, fasilitasi, koordinasi, persetujuan, pengawasan atau bentuk kewenangan lainnya, maka peran masing-masing pihak perlu dimintai keterangan sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Namun, pemeriksaan atau permintaan keterangan tidak berarti seseorang otomatis dinyatakan bersalah.
Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban harus didasarkan pada bukti serta hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
Hal yang sama berlaku terhadap panitia dan penyelenggara event.
Mereka perlu menjelaskan bagaimana kajian risiko dilakukan, bagaimana lokasi ditentukan, bagaimana penonton ditempatkan, bagaimana sistem pengamanan disiapkan dan bagaimana prosedur darurat dijalankan ketika kecelakaan terjadi.
Tragedi di Upai harus menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan event otomotif, khususnya kegiatan yang menggunakan jalan umum dan berada dekat dengan permukiman masyarakat.
Pemerintah daerah, aparat terkait dan penyelenggara harus memastikan bahwa sebuah event tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memiliki sistem keselamatan yang benar-benar mampu melindungi peserta, penonton dan masyarakat sekitar.
Izin bukan pengganti keselamatan.
Keramaian bukan ukuran keberhasilan.
Jalan yang mulus bukan otomatis berarti layak menjadi arena balap.Dan sebuah event tidak dapat dianggap berhasil apabila setelah kegiatan selesai justru meninggalkan keluarga yang kehilangan orang tercinta.
Jika informasi mengenai tujuh korban meninggal dunia dan delapan orang masih menjalani perawatan nantinya dikonfirmasi secara resmi, maka angka tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak.
Jangan sampai setelah korban berjatuhan, baru semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.Keselamatan harus dipikirkan sebelum mesin dinyalakan, bukan setelah ambulans berdatangan.
Olahraga otomotif boleh berkembang. Event boleh digelar. Prestasi boleh dikejar.
Tetapi nyawa manusia tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar demi terselenggaranya sebuah event.
Jika suatu lokasi tidak mampu memberikan tingkat keselamatan yang memadai, maka evaluasi, penghentian atau pemindahan kegiatan harus menjadi pilihan yang dipertimbangkan secara serius.
Jangan biarkan ambisi menggelar event mengalahkan kewajiban melindungi manusia.
(RED)
