SUARAREPUBLIK.COM – MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH – Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ke Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Selasa (16/11/2026), tidak hanya diwarnai agenda peresmian SMA Islam Terpadu Al-Madinah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Madinah dan pembukaan Turnamen Berani Cup di Lapangan Batu Rube. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.

Salah satu persoalan yang mencuri perhatian adalah penolakan terhadap aktivitas PT Cipta Agro Sakti (CAS). Masyarakat Desa Ueruru bahkan memasang spanduk di sepanjang jalan sebagai bentuk aspirasi dan desakan agar aktivitas perusahaan tersebut dihentikan. Pemasangan spanduk itu menjadi pesan terbuka kepada gubernur agar melihat langsung persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab saat peresmian SMA Islam Terpadu Al-Madinah, seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan bagian dari insan pers menyampaikan langsung aspirasi terkait masyarakat eks transmigrasi dan tanah adat.

Di hadapan gubernur, ia meminta agar Anwar Hafid bersedia mengunjungi kawasan bendungan untuk menemui lebih dari 400 masyarakat yang disebut sedang menunggu perhatian pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut, menurut keterangannya, telah dikuasai selama kurang lebih 32 tahun oleh perusahaan Kurnia (PT KLS), yang disebut tidak memiliki HGU maupun izin sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid mengatakan pemerintah sedang menangani persoalan tersebut. Ia meminta masyarakat memberikan waktu karena penyelesaiannya membutuhkan kehati-hatian.

Gubernur mengibaratkan penyelesaian masalah tersebut seperti menarik benang dari tepung agar tidak menimbulkan kerusakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta data kepada pihak perusahaan, tetapi hingga saat itu data yang diminta belum diserahkan.

Pada kesempatan yang sama, Nurwalid, salah satu perwakilan masyarakat terpilih dari wilayah Baturube, turut menyampaikan persoalan dugaan illegal logging di kawasan Cagar Alam Morowali.

Ia mempertanyakan dugaan aktivitas pembalakan liar yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, ia membandingkan kondisi tersebut dengan kesulitan masyarakat memperoleh kayu untuk kebutuhan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman.

Sebagai panitia pembangunan masjid, Nurwalid mengaku penggunaan satu batang kayu saja menghadapi larangan karena berada dalam kawasan cagar alam.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan menurunkan seluruh Polisi Kehutanan ke wilayah tersebut pada pekan ini.

“Illegal logging itu, insyaallah minggu ini saya turunkan semua Polisi Kehutanan di sana. Mau siapapun di situ, tidak ada cerita,” tegasnya.

Usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SMA Islam Terpadu Al-Madinah, Kepala Desa Posangke, Asril, juga memberikan keterangan kepada awak media terkait situasi antara pihak PT KLS dan Aliansi.

Dalam keterangannya, Asril menyampaikan bahwa untuk sementara tidak boleh ada aktivitas pemanenan, baik dari pihak perusahaan maupun pihak Aliansi, khususnya di lahan SSPE. Namun, ia menyebut wilayah Leya menjadi pengecualian.