“Untuk sekarang ini, dari pihak PT KLS dan pihak Aliansi supaya tidak diadakan pemanenan, baik dari pihak perusahaan maupun pihak Aliansi, khususnya di lahan SSPE. Terkecuali Leya. Nah, itu saja,” jelas Asril.
Sementara itu, jauh sebelumnya, pengawas PT KLS juga pernah memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa perusahaan memberikan ruang kepada masyarakat apabila ingin mempersoalkan status atau kepemilikan lahan.
Namun, pihak perusahaan meminta agar masyarakat tidak mengambil buah kelapa sawit yang menurut perusahaan merupakan hasil tanaman mereka.
Pengawas tersebut juga mengungkapkan bahwa PT KLS telah melaporkan mantan Kepala Desa Taronggo.
Berbagai keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan antara masyarakat, Aliansi, dan PT KLS masih membutuhkan kejelasan. Pemerintah diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, serta dasar hukum aktivitas perusahaan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Di sisi lain, Kepala Desa Boba juga memberikan keterangan kepada awak media terkait persoalan PT CAS. Ia menyatakan bahwa menurutnya tidak terdapat konflik antara masyarakat Desa Boba dengan perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Desa Boba sebelumnya telah diserahkan oleh mantan kepala desa bersama BPD dan tokoh masyarakat kepada masyarakat Boba. Menurutnya, masyarakat setempat juga belum pernah menyampaikan pengaduan terkait persoalan HGU kepada pemerintah desa.
Kepala desa tersebut menegaskan tidak ingin mengambil tindakan tanpa adanya keluhan masyarakat. Namun, apabila ada warga yang menyampaikan persoalan, pihak desa menyatakan siap bersama-sama mencari penyelesaian.
Sementara itu, General Manager PT CAS, T. Gerson, saat dimintai keterangannya menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sebelumnya tidak terlebih dahulu disampaikan kepada pihak perusahaan, melainkan langsung dilaporkan kepada kepolisian.
Menurutnya, pihak perusahaan bersama kepolisian telah berupaya melakukan mediasi, tetapi hasil mediasi tersebut tidak diterima oleh pihak pendemo.
Ia juga menjelaskan bahwa langkah perusahaan bertujuan menjaga keamanan dan kelangsungan operasional, termasuk penanganan buah kelapa sawit agar tidak membusuk dan merugikan petani plasma maupun masyarakat sekitar.
T. Gerson menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk terkait izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, T. Gerson mengaku pihak perusahaan tidak menerima undangan.
“Seandainya diundang, pasti kami datang. Itu bagus,” ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah Rahaman, salah seorang warga Desa Opo. Ia menyebut PT CAS sebenarnya telah menerima undangan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Rahaman juga menegaskan bahwa masyarakat memang telah dimediasi, tetapi mereka tidak bersedia berdamai dengan pihak perusahaan.
Di tengah perbedaan keterangan tersebut, awak media kembali meminta tanggapan Gubernur Sulawesi Tengah seusai pembukaan Turnamen Berani Cup di Lapangan Batu Rube.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.