Suararepublik.com Medan — Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi dilayangkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait adanya dugaan potensi penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan pada alokasi dana hibah Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran 2024–2026.
Laporan tersebut secara khusus menyoroti dana hibah yang disalurkan kepada organisasi Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Medan yang diajukan oleh Abd Halim selaku pelapor ini didasari oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Dalam laporannya, ditegaskan bahwa setiap alokasi anggaran daerah yang melibatkan dana hibah wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel agar tepat sasaran untuk peningkatan kapasitas serta pengembangan organisasi.
“Tentunya saya berharap kepada Kepala Kejati Sumut, Bapak Muhibuddin, S.H., M.H untuk segera memproses aduan tersebut. Kami meminta pemeriksaan dan pemanggilan yang sesuai dengan prinsip dan kepastian hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Abd Halim yang juga mahasiswa hukum Universitas Al Washliyah Medan pada Jum’at (13/11) di Kantor Kejati Sumut.
Selain itu, Halim sapaan akrabnya yang juga Kader HIMMAH Itu laporan ini juga menyoroti adanya indikasi kerawanan penyelewengan. Tanpa adanya audit, pengawasan ketat, serta pemeriksaan berkala dari Aparat Penegak Hukum (APH), pos anggaran hibah tersebut dikhawatirkan rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, alih-alih digunakan murni bagi kepentingan pengembangan kapasitas mahasiswa.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pihak pelapor mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah proaktif melalui dua poin tuntutan utama:
1. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Pemko Medan selaku pemberi hibah.
2. Memanggil dan meminta keterangan secara terbuka dari pimpinan atau pengurus organisasi penerima hibah—khususnya yang berkaitan dengan alokasi dana hibah HIMMAH Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026—guna memastikan kesesuaian alokasi anggaran dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan ini disampaikan demi menegakkan prinsip keadilan, transparansi anggaran, serta penegakan hukum di Kota Medan, dengan harapan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.