­ MOROTAI | SuaraRepublik.com —Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia, Samurai Maluku Utara Distrik Unipas Pulau Morotai mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menindaklanjuti 14 tuntutan rakyat yang mencakup pelayanan publik, transparansi anggaran, pertanian, persoalan agraria, hingga penegakan hukum.

Desakan tersebut disampaikan dalam demonstrasi di depan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Aksi bertema “Menggugat Pemda, Segera Tuntaskan 14 Tuntutan Rakyat” dimulai sekitar pukul 10.22 WIT. Koordinator lapangan, Sukardi Baba, memimpin orasi dan meminta pemerintah menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:Sengketa Lahan dan Ancaman Konflik Agraria Disuarakan ARIT Morotai

“Kami menggugat Pemda, segera tuntaskan 14 tuntutan rakyat,” tegas Sukardi dalam orasinya.

Dalam pernyataan sikapnya, Samurai mendesak pembangunan sumur bor di Pasar CBD dan RSUD Ir. Soekarno, penyediaan mobil tangki air untuk Desa Juanga, serta transportasi bagi pelajar di Desa Yao, Pilowo, Tawakal, dan desa lainnya.

Mereka juga meminta penambahan tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan di RSUD Ir. Soekarno, perbaikan gedung Pasar CBD, serta pembangunan sumur bor di kawasan pertanian yang mengalami kekeringan.

Baca Juga:Kapolda Sumut Silaturahmi dengan INTI, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kamtibmas

Pada sektor pertanian, massa mendesak pendataan petani secara transparan di 88 desa agar penyaluran bantuan dan ganti rugi tepat sasaran. Mereka turut meminta keterbukaan anggaran belanja tidak terduga dan bantuan bencana, termasuk perhatian terhadap petani yang lahannya terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Tuntutan transparansi anggaran juga diarahkan pada pengelolaan anggaran akhir studi serta pengadaan buku tahun 2026 oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, Samurai meminta pemerintah daerah menyelesaikan persoalan agraria. Dalam bidang penegakan hukum, massa mendesak Polda Maluku Utara mencopot Kapolres Pulau Morotai dan meminta kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis diusut secara profesional serta transparan.

Baca Juga:Imigrasi Belawan Hadiri Joint Operation Pengungkapan Seberat 1,16 Ton Ketamine, Deklarasi Bersama Tolak Narkoba

Saat demonstrasi berlangsung, berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah pejabat pemerintah daerah tidak berada di kantor. Akibatnya, massa belum memperoleh tanggapan langsung dari pejabat terkait atas tuntutan yang disampaikan.

Samurai menyampaikan 14 tuntutan tersebut sebagai bentuk desakan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka anggap perlu mendapat perhatian.

Baca Juga:Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Kabinda, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan