Suara Republik.com

OGAN KOMERING ULU (OKU) – Sorotan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit yang dikelola KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), langsung mendapat respons dari pengurus koperasi tersebut.

Tak tinggal diam, pengurus KUD Minanga Ogan akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sejumlah penjelasan terkait pelaksanaan program. Mulai dari mekanisme pengajuan bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), keterlibatan Dinas Pertanian, proses verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pengelolaan dana yang nilainya disebut mencapai Rp27 miliar.

Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program replanting tersebut telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia juga membantah adanya dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan sebagaimana menjadi sorotan dalam pemberitaan yang beredar.

“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) petang.

DUA JALUR RESMI PENGAJUAN PSR

Yoga menjelaskan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai BPDPKS memiliki dua jalur pengajuan resmi, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.

Kedua jalur tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan proses pengajuan dan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.

Mekanisme tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam skema bantuan PSR, pemerintah menetapkan dukungan dana sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, menurut pengurus KUD Minanga Ogan, pelaksanaan program perlu dilihat secara utuh, mulai dari tahapan pengajuan, verifikasi CPCL, hingga mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.