Suararepublik.com Jakarta, 10 November 2026 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Kantor Hukum Kemanusiaan CBI-1201, Ahmad Syafii Nasution, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika persoalan hukum dan konstitusional yang menjadi perhatian publik.

Sikap tersebut, menurut Ahmad Syafii Nasution, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Informasi mengenai niat pengunduran diri tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026. Namun, penyampaian niat tersebut belum berarti bahwa Gibran secara resmi telah berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Proses dan perkembangan selanjutnya tetap perlu dicermati berdasarkan keterangan resmi pemerintah.

CBI-1201: KONSTITUSI HARUS BERADA DI ATAS KEPENTINGAN KEKUASAAN

Ahmad Syafii Nasution menegaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak boleh terlepas dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, setiap proses pencalonan dan pengisian jabatan publik harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kepentingan keluarga, kelompok, partai, maupun kekuatan politik tertentu yang ditempatkan di atas konstitusi.

“Sejak awal pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan persyaratan administrasi dan konstitusional telah menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat, aktivis, serta pemerhati hukum. Perdebatan tersebut harus dijawab melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ahmad Syafii.

Ia menyebut bahwa sebagian kalangan aktivis menggunakan istilah keras, seperti ‘anak haram konstitusi’, sebagai ekspresi kritik terhadap proses pencalonan yang mereka persoalkan. Namun, istilah tersebut merupakan retorika politik, bukan kesimpulan hukum yang dapat menggantikan pemeriksaan terhadap fakta, peraturan, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.

Bagi CBI-1201, substansi persoalan ini bukan semata-mata menyangkut seseorang atau jabatan tertentu, melainkan menyangkut prinsip bahwa konstitusi harus dihormati tanpa pengecualian.

“Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa yang dapat dipertahankan dengan mengabaikan persoalan hukum. Apabila muncul persoalan mendasar mengenai persyaratan jabatan publik, maka penyelesaiannya harus mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

“SEDALAM APA PUN BANGKAI DITANAM, BAUNYA PASTI TERCIUM”

Dalam pernyataannya, Ahmad Syafii menyampaikan pesan keras kepada seluruh pejabat negara, elite politik, dan para pemangku kepentingan agar semakin dewasa dalam menjalankan kekuasaan.

“Sedalam apa pun bangkai ditanam, baunya pasti akan tercium juga. Ini adalah pengingat bahwa persoalan yang tidak diselesaikan secara jujur dan terbuka pada akhirnya akan kembali menjadi pertanyaan publik. Karena itu, jangan pernah menganggap suara rakyat sebagai sesuatu yang bisa diabaikan,” katanya.