Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemampuan industri nasional.

Indonesia, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Bangsa ini harus membangun kapasitas pengolahan, teknologi, sumber daya manusia, dan industri hilir agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

PASAL 33 UUD 1945: JALAN MENUJU KEDAULATAN EKONOMI

Dalam pandangannya, salah satu landasan utama pembangunan ekonomi nasional adalah Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan prinsip perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan penguasaan negara atas cabang produksi penting serta sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ahmad Syafii menekankan bahwa amanat konstitusi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang tercantum dalam dokumen negara. Prinsip itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia mendorong penguatan UMKM, koperasi, industri pengolahan dalam negeri, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam.

“Sudah saatnya rakyat Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita tidak menolak investasi, kerja sama internasional, ataupun kemajuan teknologi dari bangsa lain. Namun, semuanya harus berlangsung secara adil, saling menguntungkan, dan tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kemerdekaan politik harus diikuti dengan kemerdekaan ekonomi. Bangsa yang merdeka secara formal harus mampu memastikan bahwa keputusan strategis mengenai kekayaan alam dan masa depan ekonominya tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

SERUAN KEBANGSAAN: JANGAN BIARKAN INDONESIA KEHILANGAN ARAH

Menutup pernyataannya, Ahmad Syafii Nasution mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit, membuka mata terhadap tantangan nasional, serta meninggalkan pertentangan yang tidak produktif.

Ia meminta masyarakat, aktivis, organisasi kemasyarakatan, akademisi, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pemerintahan yang sah, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kita harus mendukung Indonesia agar Garuda terbang semakin tinggi, tetapi jangan pernah melupakan bahwa sayap bangsa ini harus ditopang oleh hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, dan rakyat yang sejahtera,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan simbol kebangsaan. Nasionalisme harus dibuktikan melalui keberanian memberantas korupsi, menghormati konstitusi, menjaga persatuan, dan memperjuangkan keadilan sosial.

“Jangan sampai kita menjadi penonton di tengah kekayaan negeri sendiri. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi sumber daya yang telah habis, sementara kesejahteraan justru dinikmati oleh segelintir kelompok. Indonesia harus berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati dunia internasional,” pungkas Ahmad Syafii Nasution. (Tim)