Ia menekankan bahwa pejabat negara harus berani melakukan introspeksi, membuka ruang evaluasi, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Menurutnya, kedewasaan berpolitik tidak diukur dari seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaan, melainkan dari kesediaannya menghormati hukum, menerima kritik, dan mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan serta masa depan bangsa.

CBI-1201 juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pejabat negara harus tetap disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan melalui mekanisme demokrasi yang sah.

DUKUNG PEMERINTAHAN PRABOWO, TEGAKKAN HUKUM TANPA INTERVENSI

Ahmad Syafii Nasution menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, dan terbebas dari praktik korupsi.

Ia berharap pemerintah mampu memperkuat pemberantasan korupsi, menertibkan praktik mafia ekonomi, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus berdiri di atas hukum. Kita mendukung pemerintahan yang sah, mendukung agenda pembangunan nasional, dan sekaligus mengharapkan penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” tegasnya.

Menurut Ahmad Syafii, tidak boleh ada intervensi yang menghalangi proses penegakan hukum, baik yang berasal dari kepentingan politik, korporasi, maupun kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pemberantasan mafia pertambangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan berbagai sektor strategis lainnya membutuhkan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang profesional, serta transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara.

“Jangan sampai kekayaan Indonesia hanya memperbesar keuntungan segelintir orang, sementara rakyat yang memiliki hak atas kemakmuran negeri ini justru harus berjuang menghadapi ketimpangan ekonomi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa kekayaan nasional dikelola secara bertanggung jawab,” tambahnya.

INDONESIA KAYA SUMBER DAYA ALAM, TETAPI KEMAKMURAN RAKYAT HARUS MENJADI UKURAN

Lebih lanjut, Ahmad Syafii menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal strategis yang sangat besar untuk menjadi negara maju dan berdaulat.

Sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki posisi geografis penting dalam perdagangan serta pelayaran internasional. Kekayaan mineral, energi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sumber daya kelautan merupakan potensi besar yang seharusnya menjadi fondasi kemandirian nasional.

Namun, menurutnya, kekayaan alam dan posisi geografis yang strategis tidak akan otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila pengelolaannya tidak disertai tata kelola yang baik.

“Pertanyaan kita sederhana: mengapa bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah masih harus menghadapi berbagai persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan kebocoran potensi ekonomi? Kita harus berani menjawab persoalan itu dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang kuat, dan keberanian memberantas penyimpangan,” ujarnya.