Pasal 92 ayat (1) dalam regulasi yang sama juga menegaskan bahwa setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai tugas dan kewajibannya. Sementara Pasal 48 huruf f mengatur tugas komisi untuk menerima, menampung, membahas, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPRD.

Diketahui, gerakan Cipayung Plus Morotai yang melibatkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mulai menyuarakan tuntutannya melalui aksi demonstrasi pada 9 November 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan DPRD menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuntaskan konflik lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara di kawasan Lanud Leo Wattimena.

Sementara dalam agenda RDP kali ini, mahasiswa kembali mendorong penyelesaian konflik lahan tersebut, sekaligus persoalan pembangunan jalan lingkungan di Desa Sabatai dan Desa Sabala.

Hingga massa meninggalkan kantor DPRD setelah pukul 16.00 WIT, pantauan di lokasi tidak memperlihatkan kehadiran 19 anggota DPRD tersebut. Hanya Erwin Sutanto yang terlihat hadir. Sejumlah OPD yang masuk dalam agenda undangan juga tidak terlihat mengikuti rapat. Dengan demikian, RDP yang sebelumnya disepakati sebagai tindak lanjut aksi 9 November itu tidak menghasilkan pembahasan maupun kepastian penyelesaian atas tuntutan mahasiswa.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesepakatan yang telah dibangun antara mahasiswa dan DPRD belum diwujudkan dalam forum pembahasan sebagaimana dijadwalkan. Cipayung Plus pun harus meninggalkan gedung DPRD tanpa memperoleh jawaban atas persoalan konflik lahan masyarakat dengan TNI AU maupun kondisi jalan lingkungan di Desa Sabatai dan Sabala.