MOROTAI | SuaraRepublik.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kabupaten Pulau Morotai meminta pemerintah daerah menjelaskan pengelolaan defisit anggaran sebesar Rp157,63 miliar dalam Rancangan APBD 2027. Fraksi ini juga mempertanyakan dominasi belanja operasi dan belum cairnya dana bantuan partai politik untuk PSI.

Kritik tersebut disampaikan Muh. Rivai Malase saat membacakan pandangan umum Fraksi PSI dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Kamis, 5 November 2026.

Dalam dokumen pandangannya, PSI mencatat pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp556,93 miliar. Adapun belanja mencapai Rp714,57 miliar. Selisih keduanya memperlihatkan kebutuhan pembiayaan yang perlu dijelaskan pemerintah daerah.

Ketergantungan pada pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Dari total pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan Rp57,72 miliar atau 10,36 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp499,21 miliar atau 89,64 persen.

Bagi PSI, komposisi tersebut menunjukkan ruang kemandirian fiskal Morotai masih terbatas. Fraksi ini meminta kenaikan target PAD tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran, melainkan didasarkan pada pemetaan potensi yang realistis.

Digitalisasi pajak dan retribusi serta optimalisasi sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa menjadi sejumlah langkah yang didorong. Namun, upaya meningkatkan pendapatan itu diminta tidak menambah beban masyarakat kecil.

Persoalan lain muncul pada struktur belanja. Dari total Rp714,57 miliar, belanja operasi menyerap Rp482,15 miliar atau 67,47 persen. Belanja modal memperoleh Rp185,32 miliar atau 25,93 persen.

PSI meminta komponen belanja operasi dievaluasi, terutama pengeluaran barang dan jasa, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta kebutuhan rutin birokrasi. Seluruh pengeluaran itu, menurut fraksi, harus memiliki dasar kebutuhan yang terukur.

Sebaliknya, belanja modal diminta lebih diarahkan pada infrastruktur publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi PSI juga menyoroti rencana pengeluaran pembiayaan neto minus Rp32,58 miliar terkait pembayaran pokok utang. Pemerintah daerah diminta membuka penjelasan mengenai sumber pembiayaan defisit, proyeksi kemampuan kas, dan langkah antisipasi apabila pendapatan tidak mencapai target.

Mengukur APBD dari manfaatnya

Bagi PSI, persoalan APBD tidak berhenti pada keseimbangan angka. Ukuran keberhasilan anggaran, menurut fraksi, harus terlihat dari kualitas pelayanan publik.

Karena itu, alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar diminta diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Fraksi tersebut menyebut sejumlah kebutuhan, antara lain peningkatan fasilitas Puskesmas Pembantu di desa sulit dijangkau, pemerataan tenaga pendidik, penanganan stunting, perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi, serta akses pelayanan publik di wilayah kepulauan.

PSI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas belanja atau quality of spending dinilai lebih penting daripada sekadar menghabiskan alokasi pada akhir tahun.

Prinsip value for money—ekonomis, efisien, dan efektif—diminta menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah.

Banpol PSI belum dicairkan

Di luar persoalan struktur anggaran, PSI turut mempertanyakan belum dicairkannya Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk PSI Kabupaten Pulau Morotai.

Fraksi ini menyebut Banpol merupakan dukungan negara bagi penguatan kelembagaan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, dan operasional kesekretariatan partai.

PSI meminta kepastian penyaluran bantuan tersebut. Dalam pandangannya, penyaluran Banpol harus memiliki dasar hukum serta dilaksanakan secara objektif dan transparan.

Rangkaian catatan itu menjadi bagian dari pandangan umum Fraksi PSI terhadap Ranperda APBD Morotai 2027. Pemerintah daerah selanjutnya perlu memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelum pembahasan anggaran berlanjut.