Penertiban kawasan hutan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan penguasaan kembali aset negara, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis. Kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, menurunkan kemampuan kawasan menyimpan karbon, meningkatkan risiko kebakaran, serta mempersempit habitat satwa liar. Oleh karena itu, langkah penertiban harus diikuti pemulihan lingkungan, pengawasan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi kawasan hutan, memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum, serta menjaga kekayaan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (Tim)







Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.