SR.com||MALANG — Informasi dugaan penggunaan nama institusi penegak hukum untuk memengaruhi pembagian paket proyek di lingkungan Pemerintah Kota Malang mulai menjadi sorotan.

Sejumlah pihak diduga melakukan pendekatan kepada pejabat daerah dengan membawa istilah “Utusan dari kantor UTARA”. Istilah tersebut, menurut sumber internal Pemkot Malang, merujuk pada Kejaksaan Negeri Kota Malang.


Tiga nama yang muncul dalam penelusuran tersebut adalah Doni, Sandi, dan Guntar. Mereka diduga terlibat dalam upaya pengondisian pekerjaan fisik serta pengadaan barang di beberapa wilayah administratif Kota Malang.

Di wilayah Kecamatan Blimbing, Doni disebut aktif mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan. Ia diduga menjalin hubungan dengan Sandi, yang berdasarkan penelusuran media merupakan pegawai aktif Seksi Pidsus Kejari Kota Malang.
Program RT Berkelas, Pokir DPRD, dan hasil Musrenbang disebut masuk dalam daftar paket pekerjaan yang diduga menjadi sasaran pengondisian.

Sementara di Kecamatan Lowokwaru, nama Guntar muncul dalam informasi dugaan permintaan pengondisian pengadaan sarana dan prasarana. Salah satu yang disebut adalah pengadaan meja dan kursi di Kelurahan Mojolangu.
Seorang sumber internal Pemkot Malang menyebut para pihak yang diduga terlibat menggunakan nama UTARA untuk menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat.

Apabila dugaan tersebut benar, persoalan ini tidak hanya menyangkut proses pengadaan, tetapi juga berpotensi menyentuh persoalan penyalahgunaan pengaruh dan kewenangan.

Pada 11 November 2026, awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Kejari Kota Malang. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan jawaban substansial.

Sandi disebut sedang berada di luar kantor ketika hendak ditemui melalui PTSP. Kasi Intelijen M. Khoirul Anam juga tidak berada di tempat.
Staf Intelijen bernama Ridho menerima kedatangan wartawan dan menyampaikan bahwa informasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan.

Publik kini membutuhkan penjelasan terbuka agar tidak muncul kesimpangsiuran mengenai dugaan keterlibatan oknum maupun penggunaan nama lembaga kejaksaan.
Redaksi memberikan kesempatan kepada Kejari Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, serta pihak-pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi.(team)